Presiden Indonesia yang terpilih pada Pilpres 2014 harus bisa menyelamatkan ekonomi nasional yang kini berada dalam kondisi lampu kuning, terjadinya quatro-deficits sekaligus.
"Ini berbahaya. Presiden mendatang harus bisa menyelesaikan masalah makro ekonomi. Presiden mendatang harus bisa mengatasi quatro-deficits. Bukan presiden citra," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli ketika menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "2014 Indonesia Harus Berbuat Apa?" di Aula Pertamina Kampus Politeknik Negeri Malang, Jawa Timur (Senin, 6/1).
Selain Rizal Ramli, seminar yang diselenggarakan dalam rangka Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) ini juga menghadirkan pembicara lain yakni Dekan Fakultas Hukum Univeristas Dr. Suhardi SH. M.Si, dan Mayjen TNI Puguh Buntoro. Seminar dihadiri 40 pengurus BEMSI dari berbagai kampus di seluruh Indonesia dan sekitar 750 an mahasiswa dan pengajar Politeknik Negeri Malang dan kampus lain di Malang. Hadirin nampak serius mendengar paparan Rizal Ramli.
Quatro-deficits yang dimaksud Rizal Ramli adalah defisit Neraca Perdagangan sebesar minus 6 miliar dolar AS, defisit Neraca Pembayaran minus 9,8 miliar dolar AS, deficit Balance Of Payments minus 6,6 miliar dolar AS pada Q1-2013, dan defisit APBN plus utang lebih dari Rp 2.100 triliun.
Menurut RR 1, demikian peserta Konvensi Capres Rakyat nomor urut 1 ini disapa, pemimpin citra bukanlah solusi atas keterpurukan ekonomi dan permasalahan bangsa lainnya. Pemimpin citra menghasilkan ekonomi kita keropos.
"Quatro-deficits tidak terjadi dalam satu dua hari. Ini hasil pemimpin citra. Karenanya pemimpin terpilih nanti harus merupakan bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah," katanya mengingatkan.
Masalah lain yang harus bisa diatasi presiden terpilih mendatang, kata Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang saat ini terbelakang di antara lima negara Asean di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Philipina. Presiden mendatang juga harus bisa menghadirkan kemerdekaan sesungguhnya bagi 80 persen rakyat yang saat ini belum hidup sejahtera.
"Ini tugas kita, bagaimana yang 80 persen ini bisa naik kelas, bisa merasakan kemerdekaan. Kita harus wujudkan, kita tidak punya pilihan, rakyat harus sejahtera," tegasnya.
Bagi RR 1, meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan tugas sejarah sukar. Harapan ini bisa dicapai dengan cara menjalankan ekonomi Konstitusi secara utuh. Bukan ekonomi Pancasila tapi Undang undang pelaksananya neoliberal. Ekonomi neolib merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila.
"Laksanakan model pembangunan berbasis nasionalisme. Inilah yang harus kita ubah di 2014," papar RR1.
Dia menegaskan bahwa bantuan dari bank dunia, IMF dan sejenisnya hanya menghasilkan hidup bangsa ini pas-pasan, dan gap kaya miskin semakin lebar. Tidak benar sebuah negara bisa maju dengan utang asing. Jepang dan China contoh Negara yang bisa maju tidak dengan utang. Jepang, katanya, butuh 30 tahun mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat. Jepang tidak kaya sumber daya alam. Sepertiga alamnya tidak bisa ditanami. Tetapi mereka investasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimulai dengan Restorasi Meiji. Generasi muda Jepang dipaksa pemimpinnya agar cerdas tetapi tetap memiliki nasionalisme.
"Sumber daya alam kita melimpah, kita bisa dalam waktu lima tahun," tekannya.
Dengan menjalankan ekonomi berbasis nasionalisme, kata RR 1, pembangunan di Korea berkembang pesat. Korea yang pada tahun 70 an pendapatan per kapita penduduknya 100 dolar AS sekarang ini menjadi 25 ribu dolar AS. Dibandingkan Indonesia yang menjalankan ekonomi neolib, Indonesia yang pada tahun 70 an pendapatan perkapitanya sama dengan Korea, kini Indonesia hanya mencapai 3 ribu dolar AS.
[ysa]
