Legitimasi Ratu Atut Sebagai Gubernur Sudah Runtuh!

Masyarakat Banten secara umum merasa tidak puas dengan kinerja Gubernur Ratu Atut Chosiyah.

Hal ini terungkap dari hasil survei opini publik yang diadakan Indikator Politik Indonesia (Indikator) bahwa hampir selruh penduduk Banten atau 79,9 persen mengaku tidak puas dengan hasil kerja Atut sebagai gubernur mereka.

"Ada 54,3 persen yang merasa kurang puas dan 25,6 merasa tidak puas sama sekali," ujar Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi saat jumpa pers di kantornya, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/1).

Bukan hanya itu, pembangunan daerah di Banten selama 12 tahun terakhir dinilai masyarakatnya nyaris tidak ada. Untuk ini, ada 70,2 persen responden yang sependapat. Mereka yang mengaku kehidupannya tidak berubah
bahkan memburuk semasa Atut memimpin ada 72 persen dan sebanyak 58,1 persen menilai provinsi Banten kurang atau tidak mengalami kemajuan sejak berpisah dari Jawa Barat.

Menurut Burhan, ketidakpuasan publik itu memiliki dampak yang besar bagi tingkat elektabilitas Atut. Salah satunya kemenangan Rano Karno dalam Pilkada Banten dengan perolehan suara 22,9 persen jika menggunakan pertanyaan terbuka. Sebaliknya jika semi terbuka pertanyaannya, Rano akan memperoleh 34,6 persen suara.

"Suara Atut 0,3 persen (dalam dua kategori itu). Padahal, waktu pilkada dulu elektabilitas Atut sangat tinggi," imbuhnya.

Burhan menambahkan, perhitungan dukungan elektoral sangat penting untuk dilakukan untuk mengukur tingkat legitimasi Atut. Artinya, jika dukungan elektoral tinggi maka masyarakat Banten masih memberikan mandat kekuasaan kepada Atut. Namun jika rendah, mandat itu telah dicabut.

"Berdasarkan temuan di atas, terlihat jelas bahwa legitimasi secara demokratis Ratu Atut untuk tetap menjadi gubernur telah runtuh di mata warga Banten," pungkasnya.[wid]