Presiden SBY perlu meminta Kapolri Jenderal Sutaraman mengantisipasi enam daerah yang diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun politik 2014. Keenam wilayah itu adalah Papua, Jabar, Jakarta, Sumut, Sulteng, dan Jateng.
Menurut Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane tingginya potensi kerawanan ini mengingat di sepanjang 2013, dan di keenam wilayah tersebut paling banyak terjadi konflik sosial.
IPW mencatat, sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, yang menewaskan 59 orang (termasuk 3 Polisi dan 9 TNI), 92 luka (termasuk 6 Polisi dan 4 TNI), 1 pos polisi dibakar, 11 rumah dibakar, 3 mobil dibakar, 1 mobil dirusak, 3 sepeda motor dibakar, dan 2 motor dirusak. Di Jabar ada 24 konflik sosial, 29 tewas, 23 luka (termasuk 10 polisi dan 1 TNI), 2 mobil dibakar dan 1 sepeda motor dibakar. Di Jakarta ada 18 peristiwa, 12 tewas, dan 11 luka (termasuk 3 polisi). Di Sumut ada 10 peristiwa, 21 tewas, 26 luka, 1 bangunan Lapas dibakar. Di Sulteng ada 10 peristiwa, 8 tewas, dan 28 luka (termasuk 17 polisi). Di Jateng ada 10 konflik sosial yang menyebabkan 7 tewas, 46 luka, 1 mobil, dan 70 motor dibakar
Jelas Neta, kondisi 2013 memang "panas". Dari 33 propinsi di Indonesia, ada 27 yang diterjang konflik sosial. Uniknya, Aceh yang selama ini rawan konflik justru di 2013 bebas konflik sosial. Pertikaian antar warga dan antar kelompok mendominasi hilangnya nyawa rakyat, terutama di Papua sebagai pemegang peringkat tertinggi di 2013. Kerusuhan paling memprihatinkan, saat 18 orang tewas di arena pertandingan tinju di Nabire, Juli 2013.
Di Jawa Barat, kata Neta, tawuran pelajar dan geng motor memberi kontribusi besar dalam konflik sosial. Sebanyak 10 korban tewas disumbangkan oleh tawuran pelajar dan 9 lainnya akibat ulah geng motor. Di Jakarta, tahun 2013 ada 12 orang tewas dalam 18 konflik sosial. Jumlah terbesar korban tewas di Jakarta adalah akibat bentrokan antar ormas, warga, pemuda, kelompok, dan preman.
Ia menembahkan dalam rilisnya, banyaknya korban jiwa dalam konflik sosial di 2013 menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap pemeliharaan keamanan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan diperkirakan akan memberi kontribusi bagi gangguan keamanan di tahun politik 2014.
"Sebab itu pemerintah dan Polri perlu mengantisipasinya agar tidak menjadi gangguan bagi pileg dan pilpres tahun ini," demikian Neta, Minggu (5/1).
[rus]
