Berita

girindra sandino/net

Politik

KIPP: Kotak Suara Berbahan Kardus Sebaiknya Ditarik

JUMAT, 03 JANUARI 2014 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat memperhatikan keluhan KPU-KPU daerah mengenai logistik pemilu berupa kotak suara yang tidak sesuai standar, gampang rusak, mudah diakali, rawan kecurangan dan lain-lain.

Wakil Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Girindra Sandino, mengatakan hal itu terkait protes Ketua KPU Sulawesi Utara yang memprotes kotak suara yang terbuat dari kardus dan tidak memenuhi standar yakni ketebalan karton yang tidak mencapai 6 milimeter, atau hanya 3,5 hingga 4 milimeter.  Setelah diuji coba ternyata tidak kedap air.

"Hal tersebut menurut pandangan kami tidak sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2013 bahwa kotak suara dapat dibuat dari bahan plastik atau karton kedap air," katanya, Jumat (3/1).


Begitu juga keraguan yang dialami KPU Sumatera Barat, yang khawatir menggunakan kotak suara terbuat dari kardus. Walau kotak suara sudah disegel, orang lain masih bisa mengambil atau memasukkan surat suara dalam kotak suara. KIPP melihat hal tersebut bisa berdampak fatal pada pengamanan surat suara pemilu 2014.

"KIPP Indonesia mendesak KPU Pusat agar kebijakan mengenai kotak suara yang terbuat dari kardus ditinjau ulang. Indikasi-indikasi seperti yang dipaparkan di atas jelas akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu," jelasnya.

Setidaknya kotak suara terbuat dari bahan yang lebih aman dan dapat dipercaya. Bagaimanapun juga kotak suara tersebut adalah tempat menyimpan surat suara sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

"KIPP Indonesia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak berdiam diri dan segera merespons cepat terhadap kejanggalan-kejanggalan logistik pemilu 2014 di berbagai daerah, khususnya kotak suara yang terbuat dari kardus," tutupnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya