Berita

Politik

Hanura: Pola Pikir Pemerintahan SBY-Boediono Aneh

Kenaikan Harga LPG 12 Kg Harus Ditunda
JUMAT, 03 JANUARI 2014 | 15:46 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Fraksi Partai Hanura DPR RI kembali mengingatkan pemerintah untuk menunda kenaikan LPG 12 Kg. Hanura menilai, rakyat Indonesia yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan paling terkena imbas dari kenaikan LPG tersebut. Pasalnya, kenaikan LPG 12 Kg membawa efek domino yang besar pengaruhnya bagi rakyat miskin.

"Kami sudah kehabisan kata-kata melihat kebijakan pemerintah yang seperti ini. Entah apa maunya pemerintah kita dengan menaikkan harga LPG 12 kg di saat masyarakat miskin makin susah mencari pekerjaan, pengangguran meningkat dan biaya hidup yang makin tinggi," ungkap Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Sarifuddin Sudding dalam siaran persnya di Jakarta (Jumat, 3/1).

Sudding juga menegaskan komitmennya untuk mendesak pemerintahan SBY-Boediono, agar mau mendengar keluhan rakyat kecil yang mengalami dampak kenaikan harga LPG, baik secara langsung maupun tidak langsung.


"Sudah menjadi tugas dan kewajiban konstitusi kami untuk terus menerus mengingatkan pemerintah agar kebijakan-kebijakannya lebih pro rakyat, dan lebih memperhatikan rakyat kecil. Meski suara kami pasti tidak disukai oleh pemerintah, bahkan mungkin tidak lagi didengarkan, namun kami akan terus menyuarakan kegalauan kami, ketika rakyat kecil menjerit akibat kenaikan harga LPG ini," tambah dia.

Menurut Sudding, dirinya tidak habis mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait energi untuk rakyat. Dulu, ketika rakyat banyak memakai minyak dan kayu bakar, rakyat kecil digiring untuk menggunakan gas, dengan iming-iming harga gas jauh lebih murah.

"Saya tidak habis mengerti dengan pola pikir pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap LPG sebagai barang komersial sehingga menggunakan hitung-hitungan untung rugi. Padahal urusan LPG ini kan terkait hajat hidup orang banyak sehingga tidak boleh dimainkan harganya seenak sendiri.

"Dulu ketika masyarakat masih memakai minyak tanah dan kayu bakar, mereka digiring untuk memakai LPG, dengan alasan lebih murah. Sekarang harganya dinaikkan seenaknya sendiri, dengan alasan rugi. Masak mengelola negara memakai hitung-hitungan untung rugi?" tegas dia.[dem]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya