Berita

megawati s/net

Politik

Mega Tidak Mungkin Mengkhianati Masyarakat

KAMIS, 02 JANUARI 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Meski nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), semakin kuat sebagai magnet politik nasional jelang pemilihan presiden 2014, namun kader PDI Perjuangan tetap memandang Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri, sebagai figur utama yang menentukan sikap politik partai.

Bagi PDIP Sumatera Selatan, tetap saja Jokowi belum mendapat restu dari Megawati Soekarnoputri untuk melaju ke pentas politik skala nasional. PDIP Sumsel juga berkomitmen mendukung penuh apapun keputusan politik Megawati.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel bidang politik dan hubungan antar lembaga, HM Giri Ramanda N Kiemas, mengatakan, semua keputusan soal pencapresan diserahkan kepada Ketua Umum sembari melihat secara rasional apa yang saat ini dikehendaki masyarakat. Saat ini, tegasnya, PDIP fokus pada hasil pemilihan legislatif mendatang.


"Mau siapa pun yang jadi presiden kalau PDI Perjuangan tidak mencapai 20 persen maka kita tidak bisa mencalonkan, dan artinya harus berkoalisi," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/1).

Kepada masyarakat, dia meminta untuk bersabar menunggu hasil pemilihan
legislatif. Dirinya meminta masyarakat untuk membantu PDIP tembus perolehan suara 20 persen sehingga bisa mencalonkan figur yang ditentukan.

"Kalau kita umumkan calonnya sekarang,  lalu PDIP tidak mencapai 20 persen pada Pileg,  lalu apa kata dunia? Makanya Ibu Mega mengatakan tunggu 9 April," terangnya.

Yang pasti, PDIP melalui Megawati akan mempertimbangkan dan
mengambil keputusan sacara bijaksana seandainya bisa memperoleh 20 persen suara nasional.

"Tidak mungkin mengkhianati masyarakat," tuturnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya