Berita

megawati s/net

Politik

Mega Tidak Mungkin Mengkhianati Masyarakat

KAMIS, 02 JANUARI 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Meski nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), semakin kuat sebagai magnet politik nasional jelang pemilihan presiden 2014, namun kader PDI Perjuangan tetap memandang Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri, sebagai figur utama yang menentukan sikap politik partai.

Bagi PDIP Sumatera Selatan, tetap saja Jokowi belum mendapat restu dari Megawati Soekarnoputri untuk melaju ke pentas politik skala nasional. PDIP Sumsel juga berkomitmen mendukung penuh apapun keputusan politik Megawati.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel bidang politik dan hubungan antar lembaga, HM Giri Ramanda N Kiemas, mengatakan, semua keputusan soal pencapresan diserahkan kepada Ketua Umum sembari melihat secara rasional apa yang saat ini dikehendaki masyarakat. Saat ini, tegasnya, PDIP fokus pada hasil pemilihan legislatif mendatang.


"Mau siapa pun yang jadi presiden kalau PDI Perjuangan tidak mencapai 20 persen maka kita tidak bisa mencalonkan, dan artinya harus berkoalisi," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/1).

Kepada masyarakat, dia meminta untuk bersabar menunggu hasil pemilihan
legislatif. Dirinya meminta masyarakat untuk membantu PDIP tembus perolehan suara 20 persen sehingga bisa mencalonkan figur yang ditentukan.

"Kalau kita umumkan calonnya sekarang,  lalu PDIP tidak mencapai 20 persen pada Pileg,  lalu apa kata dunia? Makanya Ibu Mega mengatakan tunggu 9 April," terangnya.

Yang pasti, PDIP melalui Megawati akan mempertimbangkan dan
mengambil keputusan sacara bijaksana seandainya bisa memperoleh 20 persen suara nasional.

"Tidak mungkin mengkhianati masyarakat," tuturnya. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya