Berita

megawati s/net

Politik

Mega Tidak Mungkin Mengkhianati Masyarakat

KAMIS, 02 JANUARI 2014 | 18:40 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Meski nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), semakin kuat sebagai magnet politik nasional jelang pemilihan presiden 2014, namun kader PDI Perjuangan tetap memandang Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri, sebagai figur utama yang menentukan sikap politik partai.

Bagi PDIP Sumatera Selatan, tetap saja Jokowi belum mendapat restu dari Megawati Soekarnoputri untuk melaju ke pentas politik skala nasional. PDIP Sumsel juga berkomitmen mendukung penuh apapun keputusan politik Megawati.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel bidang politik dan hubungan antar lembaga, HM Giri Ramanda N Kiemas, mengatakan, semua keputusan soal pencapresan diserahkan kepada Ketua Umum sembari melihat secara rasional apa yang saat ini dikehendaki masyarakat. Saat ini, tegasnya, PDIP fokus pada hasil pemilihan legislatif mendatang.


"Mau siapa pun yang jadi presiden kalau PDI Perjuangan tidak mencapai 20 persen maka kita tidak bisa mencalonkan, dan artinya harus berkoalisi," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/1).

Kepada masyarakat, dia meminta untuk bersabar menunggu hasil pemilihan
legislatif. Dirinya meminta masyarakat untuk membantu PDIP tembus perolehan suara 20 persen sehingga bisa mencalonkan figur yang ditentukan.

"Kalau kita umumkan calonnya sekarang,  lalu PDIP tidak mencapai 20 persen pada Pileg,  lalu apa kata dunia? Makanya Ibu Mega mengatakan tunggu 9 April," terangnya.

Yang pasti, PDIP melalui Megawati akan mempertimbangkan dan
mengambil keputusan sacara bijaksana seandainya bisa memperoleh 20 persen suara nasional.

"Tidak mungkin mengkhianati masyarakat," tuturnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya