Berita

Komnas HAM: Densus 88 Jangan Jadi Lembaga Pencabut Nyawa!

KAMIS, 02 JANUARI 2014 | 15:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aksi tembak mati yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap terduga teroris terbukti tidak efektif dalam memberantas terorisme. Pasalnya, cara-cara tersebut hanya mampu menjawab persoalan sesaat.

"Kekerasan itu tidak akan mampu menuntaskan persoalan terorisme secara komprehensif," tegas anggota Komnas HAM Maneger Nasution (Kamis, 2/1).

Maneger mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara para "penjagal" yang ringan tangan mencabut senjata sesuai order. "Densus 88 jangan menjadi lembaga pencabut nyawa," ujar Maneger.


Selama ini sudah lebih 100 orang terduga teroris yang ditembak mati Densus tanpa proses hukum. "Namun faktanya para pelaku teror bukan semakin berkurang tapi malah semakin banyak bermunculan. Seolah densus mewariskan nilai-nilai kekerasan, teror dan dendam terhadap polisi sendiri," ungkapnya.

Karena itu, Indonesia perlu jalan pendekatan baru dan penanganan yang lebih bermartabat dan manusiawi dalam menangani para pelaku teror. Faktor-faktor lahirnya terorisme itu kompleks sekali, tidak sederhana. "Jadi tidak cukup dengan menembak mati tertuga teroris," tegas Maneger.

Maneger juga mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada bantuan asing terhadap Densus. Pemerintah juga diminta mengevaluasi keberadaan Densus 88..

Dalam penggerebekan di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, Densus 88 menembak mati enam terduga teroris. Saat ini keenam jenazah terduga teroris itu masih berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya