Berita

Komnas HAM: Densus 88 Jangan Jadi Lembaga Pencabut Nyawa!

KAMIS, 02 JANUARI 2014 | 15:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aksi tembak mati yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap terduga teroris terbukti tidak efektif dalam memberantas terorisme. Pasalnya, cara-cara tersebut hanya mampu menjawab persoalan sesaat.

"Kekerasan itu tidak akan mampu menuntaskan persoalan terorisme secara komprehensif," tegas anggota Komnas HAM Maneger Nasution (Kamis, 2/1).

Maneger mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara para "penjagal" yang ringan tangan mencabut senjata sesuai order. "Densus 88 jangan menjadi lembaga pencabut nyawa," ujar Maneger.


Selama ini sudah lebih 100 orang terduga teroris yang ditembak mati Densus tanpa proses hukum. "Namun faktanya para pelaku teror bukan semakin berkurang tapi malah semakin banyak bermunculan. Seolah densus mewariskan nilai-nilai kekerasan, teror dan dendam terhadap polisi sendiri," ungkapnya.

Karena itu, Indonesia perlu jalan pendekatan baru dan penanganan yang lebih bermartabat dan manusiawi dalam menangani para pelaku teror. Faktor-faktor lahirnya terorisme itu kompleks sekali, tidak sederhana. "Jadi tidak cukup dengan menembak mati tertuga teroris," tegas Maneger.

Maneger juga mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada bantuan asing terhadap Densus. Pemerintah juga diminta mengevaluasi keberadaan Densus 88..

Dalam penggerebekan di Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, Densus 88 menembak mati enam terduga teroris. Saat ini keenam jenazah terduga teroris itu masih berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya