Tiga Kelemahan Mendasar Pengelolaan Ekonomi RI

Kebijakan dan pengelolaan ekonomi Indonesia memiliki tiga kelemahan mendasar. Tiga kelemahan tersebut pertama, memiliki perspektif jangka pendek. Horison waktu yang dipertimbangkan hanya satu dua tahun ke depan, bahkan kadang sekadar reaksi atas satu fenomena.

"Kedua, amat mendasarkan diri pada kondisi eksternal, menganggap dinamika perekonomian sangat bergantung kepada dinamika ekonomi global. Jika ekonomi global membaik, Indonesia diyakini akan membaik, dan sebaliknya," ujar ujar ekonom Awalil Rizky dalam diskusi mingguan Barisan Nusantara di Jakarta sore tadi (Minggu, 22/12).

Barisan Nusantara adalah perkumpulan orang atau ormas yang diinisiasi dan dideklarasikan oleh para mantan aktivis mahasiswa era 90-an pada 10 Nopember lalu di Yogyakarta, dan telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional beberapa waktu lalu di Jakarta. Barisan saat ini sedang mengembangkan organisasi ke berbagai propinsi dan kabupaten dan kota.

Kelemahan terakhir, lanjut Awali, kebijakan dan pengelolaan ekonomi Indonesia tidak mempertimbangkan secara serius soal kedaulatan ekonomi Negara.

Peneliti senior Bright Indonesia Institute itu menyebutkan variabel dan kondisi eksternal yang selalu dijadikan acuan penentuan kebijakan ekonomi Indonesia diantaranya dinamika perdagangan dunia, harga komoditas tertentu, kondisi negara maju dan yang berhubungan penting dengan Indonesia, serta arus modal dan uang di pasar global. Semua dianggap jauh lebih penting daripada soal ketenagakerjaan domestik, pengembangan teknologi produksi, kreatifitas kerja rakyat dan berbagai factor endowment lain yang kita miliki dan sesungguhnya potensial untuk membangun perekonomian nasional secara berkelanjutan.

"Akibatnya tidak terlihat paket kebijakan ekonomi yang konsisten dan berperspektif jangka panjang. Berulang kali dikemukakan arti penting membangun fundamental ekonomi yang kuat, namun yang dilakukan tetap tindakan sporadis, reaksioner dan tambal sulam," kata Awali Rizky yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Barisan Nusantara.

Bagaimana mungkin, dicontohkan Awali, membangun fundamental ekonomi di tengah rezim suku bunga tinggi yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini. Makanya, wajar jika kemudian ada kecurigaan bahwa kebijakan ekonomi yang utama syarat dengan kepentingan ekonomi politik dari kekuatan besar, baik domestik maupun internasional.[dem]