Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi impor, pemerintah diimbau memperhatikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertanian.
Salah satu pengajar pertanian dari Politeknik Agro Industri Sukamandi Ujianto mengatakan, sebagai negara agraris yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Tidak lagi bergantung pada impor.
“Mati hidupnya suatu negara tergantung dari maju mundurnya dunia pertanian. Maju mundurnya dunia pertanian dimulai dari penyediaan dan distribusi benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas,†ujarnya, kemarin.
Bekas direktur utama PT Pertani (Persero) ini mengatakan, untuk mendukung hal tersebut, selain pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan para petani sebagai ujung tombak dunia pertanian, juga mampu memproduksi benih tanaman pangan yang berkualitas melalui BUMN pertanian yang ada.
“Saya berharap peran BUMN pertanian yang sudah ada seperti PT Sang Hyang Seri ditingkatkan. Bukannya malah dikerdilkan dan dilemahkan,†ujar Sukamandi.
Yang dimaksud dilemahkan, menurut Ujianto, PT Sang Hyang Seri yang dulu berstatus BUMN mandiri dapat dengan mudah berkreasi memproduksi dan mendistribusikan benih kepada para petani. Tapi, tanpa kajian akademis yang matang diakuisisi menjadi anak perusahaan dari BUMN pupuk.
Akibatnya, saat ini BUMN pangan itu menjadi kurang berkembang dan kurang dapat melayani petani dengan baik. Akibat lainnya adalah sistem perbenihan di tanah air juga menjadi lemah.
“Jika Sang Hyang Seri digabung menjadi anak perusahaan pupuk itu tidak cocok. Karena visi dan misinya berbeda. Apalagi tujuan dari akuisisi itu hanya karena faktor keuntungan semata. Padahal, BUMN benih selain perlu untung, tugas utamanya adalah melayani petani dan dunia pertanian di Indonesia,†jelasnya.
Hal senada disampaikan dosen Sosiologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Suryo Adiwibowo. Menurutnya, jika sektor penyediaan benih diserahkan kepada sektor swasta dikhawatirkan terlalu besar motif ekonomi maupun politiknya. Hal ini membahayakan sektor pertanian dan nasib petani di Indonesia.
“Saya khawatir perusahaan swasta itu pasti mencari keuntungan yang besar. Petani kita kalau dihadapkan dengan masalah biaya produksi, itu sangat menyusahkan,†papar Suryo.
Anggota Komisi IV DPR Honing Sari mengatakan, BUMN pertanian tidak harus seperti swasta yang bertugas mencari keuntungan semata, melainkan harus melayani para petani dengan lebih profesional. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah masih berkewajiban memberikan subsidi kepada petani. Termasuk di dalamnya subsidi benih. ***
