Berita

sby/net

Dunia

SBY Dukung Yingluck Selesaikan Konflik Thailand dengan Demokratis

SELASA, 17 DESEMBER 2013 | 22:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden SBY mendukung Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Thailand dengan demokratis.

Dukungan tersebut disampaikan SBY kepada Yingluck melalui sambungan telepon dari Jakarta, hari ini (Selasa, 17/12).

"Presiden menyampaikan kepada PM Thailand Yingluck dukungan bagi penyelesaian masalah di Thailand dengan cara demokratis," kata Presiden SBY seperti dikabarkan lewat situs Sekretariat Kabinet RI, Selasa, (17/12).


Sikap Presiden SBY itu merupakan yang pertama kali disampaikan secara terbuka di antara para pemimpin negara-negara ASEAN dalam menghadapi krisis di Thailand.

Sebelumnya saat berada di Tokyo, Jepang, Presiden SBY didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menlu Marty Natalegawa telah bertemu Deputy PM Thailand yang mewakili PM Yingluck dalam KTT ASEAN-Jepang. Saat itu juga, SBY menyampaikan dukungan Indonesia terhadap langkah PM Thailand Yingluck Shinawatra menyelesaikan masalah dalam negerinya dengan cara damai.

Diketahui, menyusul desakan mundur dari pihak oposisi yang dipimpin Suthep Thaugsuban, PM Thailand Yingluck Shinawatra telah membubarkan parlemen, dan menawarkan percepatan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2014. Yingluck menolak mundur, dan juga menolak desakan pembentukan Dewan Rakyat karena dinilai tidak konstitusional.

Sementara pihak opisisi yang dipimpin Suthep Thaugsuban tidak bergeming dari tuntutannya yang meminta Yingluck mundur, kemudian dibentuk Dewan Rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu. Suthep menolak tawaran Yingluck menggelar Pemilu, sebelum Yingluck mundur dan dibentuk Dewan Rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya