Berita

PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Bisnis

Subsidi Dicabut, Tarif Kereta Kelas Ekonomi Digenjot 100%

Dirut KAI Nggak Puas Dengan Anggaran PSO Rp 1,2 Triliun
SENIN, 16 DESEMBER 2013 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menaikkan tarif kereta ekonomi jarak jauh 100 persen awal tahun depan. Alasannya, anggaran subsidi dari pemerintah belum cair.

Direktur Utama KAI Ignasius Jonan mengatakan, rencana kenaikan tarif awal tahun depan tidak akan berubah meskipun pemerintah sudah menyetujui subsidi Rp 1,2 triliun. Menurut dia, tahun depan pemerintah menganggarkan dana public service obligation (PSO) Rp 1,2 triliun.

Jonan mengatakan, dana PSO itu kemungkinan besar baru ditanda tangani Januari 2014. Dari alokasi Rp 1,2 triliun sekitar Rp 300 miliar merupakan kekurangan pembayaran subsidi tahun ini.


Adapun sisanya Rp 900 miliar, diperuntukkan bagi subsidi tiket kereta komuter di Jakarta maupun kereta sejenis di daerah. “Ada pula untuk komuter di Sumatera dan kereta perintis di Aceh. Itu saja sudah habis,” ujar Jonan.

Dengan keterbatasan, anggaran tersebut membuat tarif kereta ekonomi jarak jauh mendasarkan pada tarif keekonomian yang mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak. “Jarak jauh baru bisa turun bila diberikan PSO lagi,” pinta dia.

Dana PSO kereta api sebenarnya terus mengalami kenaikan. Pada 2012 dana subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 770,1 miliar, pada 2013 Rp 704,8 miliar dan Rp 1,22 triliun untuk 2014.

Jonan mengusulkan kepada pemerintah supaya subsidi BBM yang tembus hampir Rp 200 triliun dialihkan ke kereta api. Apalagi perseroan ditugaskan pemerintah mengangkut 1,2 juta orang per hari di kawasan Jabodetabek. Dari target itu, kemampuan angkut KAI hanya 600.000 per hari.

Selain itu, kata dia, rontoknya nilai rupiah terhadap dolar AS juga menjadi salah satu alasan perseroan menaikkan tarif kereta jarak jauh kelas ekonomi.

Menurutnya, pelemahan rupiah akan mengakibatkan beban operasional KAI semakin meningkat karena sebagian besar peralatan terutama mesin, gerbong dan sistem persinyalan berasal dari impor. Jika pelemahan rupiah terus berlanjut, dipastikan beban operasional akan meningkat 7-8 persen.

“Konsekuensinya tarif pasti naik. Kalau tidak dinaikkan pelayanan pasti turun. Apalagi jika dolar AS permanen di atas level Rp 12.000,” ungkap Jonan.

Namun, jika kurs dolar AS menurun maka tarif juga akan diturunkan.

Untuk diketahui, tahun ini KAI menargetkan laba bersih Rp 460 miliar, naik dari tahun 2012 yang mencapai Rp 386,09 miliar. Sementara hingga Oktober 2013 laba KAI sudah Rp 387 miliar, yang dikontribusi 55 persen dari pendapatan angkutan penumpang, 40 persen angkutan barang dan 5 persen dari jasa lainnya.

Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan membantah kenaikan tarif kereta ekonomi jarak jauh dikarenakan belum cairnya dana PSO. Menurut dia, dana PSO baru cair setelah terlaksana semua. “Nanti yang bayar kantor perbendaharaan negara,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

 Namun, Bambang mengakui mulai tahun depan subsidi kereta api jarak jauh kelas ekonomi tidak disubsidi lagi karena keterbatasan dana. Menurutnya, dana subsidi yang sebelumnya untuk kereta ekonomi jarak jauh itu akan dialihkan untuk mensubsidi commuter line dan kereta ekonomi jarak dekat.

 Ditanya apakah dana PSO KAI akan ditambah tahun depan, Bambang belum bisa memastikan. Namun, bisa saja ditambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Anggota Komisi V DPR Saleh Husen menyayangkan langkah KAI dan Kementerian Perhubungan yang mencabut subsidi untuk kereta api kelas ekonomi. Padahal, tugas pemerintah menyediakan transportasi massal yang terjangkau.

Karena itu, dia berharap, pemerintah dan KAI tetap memberikan subsidi untuk kereta ekonomi jarak jauh untuk membantu masyarakat kelas bawah dan mengurangi angka kemacetan dan menekan subsidi BBM.

“Jika subsidi dihapus untuk kereta api kelas ekonomi jarak jauh akan semakin membebani masyarakat bawah,” katanya.

Dia juga menyarankan subsidi BBM yang besar itu dialihkan untuk memperbaiki transportasi massal. “Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga dialihkan ke transportasi massal agar para pengguna kendaraan pribadi beralih,” katanya.  ***

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya