Sikap anggota Komisi VII DPR terpecah terkait isu penggunaan bersama pipa distribusi gas (open access) milik PT.PGN.
"Sikap anggota VII memang terpecah," kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi, kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (13/12).
Menurut dia, hal itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa draf kesimpulan rapat dengan PGN dan Pertamina yang dibatalkan karena adanya ketidaksepakatan mengenai isu tersebut.
"Masyarakat bisa melihat sendiri jalannya rapat dan silakan masyarakat menyimak siapa yang menentang dan menyetujui tentang open acces itu,†ujar Mulyadi.
Sebelum ada keputusan menteri (Kepmen) mengenai open access itu, terangnya, PGN sudah memberikan penggunaannya untuk pihak lain. Jadi, kegiatan itu sudah dilakukan sebelum Kepmen keluar.
"Kepmen hanya memayungi aktivitas PGN selama ini," tambahnya.
Mulyadi menjelaskan, jalannya rapat dengan PGN dan Pertamina terkait isu open access juga agak janggal, karena dihadiri banyak pegawai Petral yang selama ini dikenal sebagai anak perusahaan Pertamina. Padahal, yang diundang rapat adalah Pertamina dan PGN.
"Yah ini memang unik. Kita undang Pertamina dan PGN, yang banyak hadir justru orang-orang dari Petral," tambahnya.
Dia tak bisa memaastikan apakah kehadiran orang-orang Petral itu berkaitan dengan isu permainan
broker BBM di Petral dan kini kabarnya ikut bermain dalam bisnis gas. Dia katakan, selama ini belum ada laporan tertulis dari masyarakat mengenai hal itu dan berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai hal ini segera melaporkannya kepada DPR.
"Kalau memang keputusan open access itu merugikan, maka kita akan stop," tegasnya.
Terkait masih banyaknya masalah dalam UU Migas saat ini yang sangat liberal, dirinya menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Migas sedang dipercepat. Komisi VII juga berencana untuk memanggil Menteri ESDM.
[ald]
