Berita

Teuku Faizasyah

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: WNI Di Bangkok Cuma Perlu Waspada, Nggak Perlu Keluarkan Travel Warning

SELASA, 10 DESEMBER 2013 | 09:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sampai sekarang tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Bangkok, Thailand.

“Alhamdulillah, kami belum menerima laporan ada WNI yang menjadi korban luka dan meninggal. Saya harap jangan sampai ada,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (7/12).

Menurut bekas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok masih bisa bekerja dengan baik untuk mengatur para WNI yang ada di sana.


“Para WNI pun mau mendengarkan himbauan dari KBRI untuk menghindari daerah-daerah yang rawan, dan terus meningkatkan kewaspadaan. Makanya korban bisa dihindari,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa ada WNI diungsikan ke KBRI?
Saya sih tidak mendapatkan laporan adanya WNI diungsikan ke KBRI di sana. Mungkin karena sejak demonstrasi dimulai, pihak KBRI sudah mengantisipasinya dengan meminta agar WNI di Thailand menghindari berbagai titik rawan, sehingga WNI tidak menjadi korban.
 
Jumlah WNI di Thailand berapa banyak?

Jumlah WNI di Thailand mencapai 3.200 orang. Di Bangkok sekitar 2.000 orang. Mereka terdiri atas pelajar, tenaga pengajar, dan pekerja profesional.
 
Apa terganggu kerja sama antara Indonesias dan Thailand?

Alhamdulillah, sejauh ini sama sekali tidak ada gangguan. Kegiatan ekspor-impor Indonesia denganThailand tetap lancar seperti biasa. Demonstrasi ini tidak menimbulkan efek negatif terhadap kerja sama kita.
 
Bagaimana kondisi di sekitar KBRI?
Sejauh ini situasi di sekitar kedutaan juga relatif kondusif. KBRI tidak terkena dampak buruk dari demonstrasi tesebut. Seandainya ada pun dampaknya, mereka tidak akan ditarik. Sebab, mereka dibutuhkan untuk memonitor kondisi WNI  di sana, dan melayani mereka.

Apa perlu WNI dikembali ke Indonesia ?
Saya kira tidak perlu.

Alasannya?
Situasi WNI di sana sejauh ini aman terkendali, sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kami pun terus melakukan pemantauan dari sini.

Makanya WNI  di sana mematuhi arahan dari KBRI agar sebisa mungkin menghindari wilayah konflik. Bila perlu tetap di rumah, kecuali ada keperluan mendesak.
 
Kalau travel warning, apa diterapkan?

Untuk travel warning saya kira nggak perlu. Sebab, masyarakat kita kan melek informasi, dan sudah tahu situasi di sana, sehingga mereka yang ingin ke Thailand pasti ada keperluan penting saja.

Tapi saya harap sebelum berangkat, mencari informasi sebanyak mungkin tentang perkembangan di sana. Hal itu diperlukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya kericuhan lagi. Sesampainya di sana, lakukan komunikasi dengan pihak KBRI dan WNI yang ada di sana.

Apa arahan bagi WNI di sana?
Kepada para WNI yang ada di Thailand, khususnya Bangkok, diharapkan terus meningkatkan kewaspadaannya. Dengarkan seluruh informasi, dan ikuti semua himbauan yang diberikan KBRI. Ini demi menjamin keselamatan WNI.
  
Bagaimana dengan harapan kepada Thailand?
 Harapan saya konflik ini bisa segera diselesaikan dengan damai dan sesuai aturan yang berlaku. Menggulingkan pemerintah yang berkuasa sebelum selesai masa baktinya bukanlah cara yang baik. Selama ini Indonesia dan Thailand sama-sama mendorong terlaksananya kehidupan berdemokrasi yang menghormati hak asasi manusia. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya