Berita

teten masduki/net

Teten Masduki: Demokrasi Berjalan Baik, Tapi Kenapa Korupsi Terus Naik?

SENIN, 09 DESEMBER 2013 | 15:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik pasca-rezim Orde Baru tumbang. Bahkan, tak sedikit negara yang memuji dan menjadikan demokrasi Indonesia sebagai model.

Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa tingkat korupsi terus naik. Bahkan, lembaga Parlemen, dan dua lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lembaga paling korup, menurut survei Global Barometer.

Demikian disampaikan pegiat anti korupsi, Teten Masduki, dalam acara Youth Election Summit (YES) "Pemilu 2014: Potensi Korupsi dan Gerakan Pemuda" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, Depok, (Senin, 9/12). Juga hadir dalam acara tersebut Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online, Teguh Santosa.


"Karena demokrasi Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Oligarki yang menguasai sumber ekonomi, sumberdaya, jaringan birokrasi, jaringan politik. Sebuah proyek mereka desain sejak dari penyusunan anggaran di parlemen," ungkap Teten menjelaskan.

Karena itu, menurut mantan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) ini, kalau tidak ada reformasi dan perubahan politik, mustahil persoalan korupsi bisa diselesaikan.  "(Karena selama ini) Hukum tidak pernah efektif menghadapi mereka (segelintir orang tersebut)," demikian Teten, yang pernah menjadi Koordinator ICW ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya