Staf Khusus Presiden: Paket Bali Justru Paling Untungkan Negara Berkembang

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali menghasilkan tiga poin yang disebut Paket Bali. Namun, Paket Bali mendapat kritik dari para aktivis anti-perdagangan bebas di seluruh Indonesia. Kritik itu dibantah pakar ekonomi yang menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah.

Firmanzah tidak sepakat dengan pendapat yang menyebut Paket Bali merugikan negara-negara berkembang dan sedang berkembang. Firmanzah mengingatkan salah satu agenda dari Paket Bali yang dihasilkan dari KTM ke-9 WTO itu adalah fasilitas perdagangan-pertanian-pembangunan negara kurang berkembang.

Agenda itu, kata mantan Dekan termuda di Universitas Indonesia ini, memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang memperoleh manfaat yang besar dengan hasil negosiasi trade facility yang baru pertama kali dilakukan sepanjang perjalanan WTO.

"Dengan kesepakatan ini, negara-negara berkembang dan kurang berkembang memiliki kesempatan yang besar untuk memperluas akses bebas barang dan jasa sehingga dapat mendorong kapasitas perdagangan masing-masing," ungkap profesor bidang ekonomi ini, seperti diteruskan situs resmi sekretaris kabinet, Senin pagi (9/12).

Dia tegaskan, disepakatinya Bali Package memuat tiga agenda yakni trade facility, subsidi sektor pertanian, dan berpihak terhadap negara-negara yang paling kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs). Hal ini menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan WTO sejak didirikan tahun 1995.

Selama ini, lanjut Firmanzah, sejumlah perundingan WTO yang dilakukan gagal menghasilkan kesepakatan karena adanya benturan kepentingan antara negara-negara anggotanya. Karena itu, ia menilai, kesepakatan pada pertemuan WTO Bali kali ini menjadi babak baru sejarah perdagangan dunia khususnya ketika perdagangan global dalam beberapa tahun ini relatif tertekan. [ald]