Berita

Boediono/net

Boediono harus Jelaskan Apakah Jabatan Wapres Hadiah dari SBY

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 12:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono semata-mata dijadikan sebagai ajang klarifikasi. Pasalnya, Timwas Century ingin mengeliminir prasangka-prasangka yang tidak perlu yang selama ini berkembang terkait dengan Wakil Presiden itu.

"Contoh. Tadi Bu Andi Nurpati mengatakan, Pak Boediono bukan kader Partai Demokrat tapi diusung sebagai Wakil Presiden," ujar anggota Timwas Century, Prof. Hendrawan Supratikno, dalam diskusi "Duri dalam Kasus Bank Century" di Warung Daun, Jakarta Pusat, pagi ini (Sabtu, 7/12). Juga hadir dalam diskusi itu pengurus DPP Partai Demokrat Andi Nurpati.

Sementara spekulasi di luar mengatakan, jelas Hendrawan melanjutkan, permintaan agar Boediono menyelamatkan Bank Century sebenarnya untuk mencari amunisi sebagai bekal pada Pemilihan Presiden 2009 lalu. Apalagi kemudian, Boediono terbukti ditunjuk sebagai cawapres mendampingi SBY yang saat itu sebenarnya tidak masuk bursa calon pendamping pendiri Partai Demokrat itu.


"Tapi tiba-tiba muncul nama orang yang aneh sama sekali, tidak terduga-duga, dunia juga tidak menduga, bahkan Pak Boediono sendiri tidak menduga, seperti disampaikannya dalam wawancara dengan The Jakarta Post," jelas Hendrawan.

Karena itulah, muncul dugaan-dugaan bahwa posisi wakil presiden diberikan kepada Boediono sebagai imbalan atas keberhasilannya mencari amunisi lewat bailout Bank Century. Jadi, jabatan Wapres itu adalah gratifikasi politik.

"Kan ada gratifikasi dalam bentuk seksual, material, dan ada gratifikasi dalam bentuk jabatan. Ini kan prasangka yang tidak perlu. Itu sebabnya tolong diklarifikasi," demikian politikus PDI Perjuangan ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya