Berita

foto: net

Politik

CENTURYGATE

Nasdem: Segera Gunakan HMP, DPR Jangan Ulur-ulur Waktu!

JUMAT, 06 DESEMBER 2013 | 17:28 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

DPR RI jangan mengulur-ulur waktu dalam permainan politik kasus bail out Bank Century.

Hal itu diserukan Ketua DPP Bidang Pemerintahan Partai Nasdem, Akbar Faisal, yang juga mantan anggota Pansus Centurygate DPR.

Akbar berharap upaya dirinya saat masih di DPR RI mendorong hak menyatakan pendapat (HMP) segera digulirkan oleh anggota DPR sekarang.


"Kami harap DPR tak lagi perpanjang penyelesaian masalah Century dengan ikut pula bermain. DPR bisa mengambil sikap yang tegas dengan melakukan kewenangan hak menyatakan pendapat sesuai aturan UU," ungkap Akbar Faisal, dalam keterangan pers sikap Partai Nasdem soal Kasus Century, di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (6/12).

Dia memastikan, Pansus Kasus Century memutuskan pemerintah telah bersalah mengeluarkan kebijakan bail out Century setelah menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Soal panggilan terhadap Wakil Presiden Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia, Akbar memahaminya.

"Karena ada lagi yang ditanyakan. Orang yang paling bertanggung jawab adalah Pak boediono yang saat itu jabat Gubernur BI," tegasnya.

Untuk proses hukumnya, Nasdem juga meminta KPK tak terlalu lama selesaikan kasus Century, dan bergerak segesit kasus lainnya.

"Meminta SBY yang juga sebagai Ketua Umum Demokrat untuk memerintahkan fraksinya di DPR ikut menyatakan pendapat agar tidak terjebak dalam kasus ini. Kasus ini sdh menjebak kita selama tahunan," ujarnya.

Bahkan, Nasdem juga menyarankan Boediono yang tersangkut kasus ini selama empat tahun terakhir untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.

"Wapres Boediono lebih baik mundur saja. Masa Wapres hanya mengurusi soal ini saja, seperti tak bisa berbuat apa-apa," tegasnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya