Berita

Data Pemilih yang Bermasalah Diprediksi Lebih dari 3,3 Juta

KAMIS, 05 DESEMBER 2013 | 09:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT) memperkirakan jumlah pemilih yang bermasalah di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 3,3 juta. Penyisiran yang dilakukan FAIT terhadap DPT menunjukkan, data pemilih per TPS di setiap Kelurahan sebelum DPT ditetapkan dan setelah perbaikan DPT (Rabu, 4/12) tidak ada perubahan signifikan.

Ketua Umum DPP FAIT, Hotland Sitorus mengatakan, bahwa DPT masih banyak memuat data pemilih tanpa NIK, pemilih ganda, pemilih siluman bahkan orang mati.

“Kami tidak yakin bahwa data pemilih yang invalid tinggal 3,3 juta. Karena menurut penyisiran yang kami lakukan terhadap 250 sampel kelurahan, ditemukan data pemilih tanpa NIK mencapai rata-rata 200 orang per kelurahan, belum lagi pemilih ganda, pemilih siluman dan orang mati,” ujar Hotland Sitorus dalam siaran persnya (Kamis, 5/12).


Karena itu, dia menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri jangan bermain-main mengurusi Pemilu. Kedua lembaga tersebut harus jujur dan transparan terhadap perbaikan DPT yang telah dilakukan.

“KPU dan Kemendagri tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan DPT tepat waktu. Indikasinya, sudah enam tahapan yang dilalui dan waktu yang cukup lama, namun DPT belum beres juga. Apakah kedua lembaga Negara ini tidak mampu atau memang ada unsur kesengajaan? tegas  Dosen IT di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat ini.

Sebagaimana diketahui, KPU belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menghasilkan DPT yang valid. Rapat pleno KPU pada hari Rabu (4/12) di hadapan perwakilan partai-partai peserta pemilu, Komisi II DPR-RI, Kemendagri dan Bawaslu diakhiri dengan dikeluarkannya kembali rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU memperbaiki DPT hingga H-14 pelaksanaan Pemilu 2014.

Menurut pengakuan KPU, data pemilih yang bermasalah di dalam DPT tinggal 3,3 juta, hanya saja KPU menjamin bahwa pemilih tersebut benar-benar ada, sehingga penyelesaiannya KPU meminta Kemendagri memberikan NIK kepada mereka. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya