Berita

Habib Nabiel Almusawa/net

PKS: Petani Akan Punah Tanpa Proteksi Pemerintah

RABU, 04 DESEMBER 2013 | 16:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Petani Indonesia tidak akan kompetitif tanpa proteksi yang memadai dari pemerintah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Habib Nabiel Almusawa saat menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

"Jangankan bersaing di tingkat global, di dalam negeri sendiripun petani kita akan kesulitan bersaing dengan produk impor. Hal ini terutama karena produk pertanian di luar negeri disubsidi secara luar biasa oleh pemerintahnya sehingga harganya kompetitif baik di dalam maupun luar negeri," paparnya.


Sebelumnya Gita dalam sidang Komisi IV mengungkapkan, setiap tahun pemerintah AS memberikan subsidi pertanian sekitar US$ 100 miliar/tahun kepada petani. Hal serupa dilakukan pemerintah Uni Eropa yang memberikan subsidi pertanian sebesar 80 miliar euro/tahun.

Nabiel menanggapi, para petani di negara maju sudah sangat efisien dalam berusaha tani. Sekalipun demikian, tetap saja mereka disubsidi oleh pemerintahnya.

"Bayangkan seandainya petani kita dibiarkan tanpa proteksi pemerintah, bisa habis mereka," tutur Nabiel.

Menurutnya, jumlah petani Indonesia cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 tercatat ada 26,14 juta rumah tangga petani. Mereka itu, kata Nabiel, harus diproteksi agar bisa eksis, karena di atas punggung merekalah Indonesia mengandalkan swasembada pangan.

Ia mengakui bahwa selama ini pemerintah sudah memberikan proteksi kepada petani seperti pemberian berbagai subsidi, hibah alsintan, pembatasan impor dan sebagainya. Ke depan, tambah Nabiel, akan lebih baik bila ada subsidi harga, setidaknya untuk lima komoditas yang menjadi target swasembada.

"Jaminan harga beli dari pemerintah jangan hanya diberikan untuk pada beras dan kedelai saja, tetapi juga untuk jagung, tebu dan daging sapi. Intinya buat harga beli yang senantiasa menguntungkan bagi petani," pungkas Nabiel dalam keterangannya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya