Gabungan organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus yang terdiri dari GMNI, HMI, PMKRI, GMKI, IMM, PMII, KMHDI, dan PP HIKMAHBUDHI atau Cipayung Plus, menegaskan, perjanjian liberalisasi World Trade Organization (WTO) secara substansi bertentangan dengan norma dasar Pancasila yang dianut NKRI.
Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali 3-6 Desember ini mendorong Indonesia untuk menjalankan sistem perdagangan bebas yang mengurangi, bahkan menghilangkan, peran negara dalam melindungi kepentingan nasional.
"Pemerintah juga tidak membangun kesiapan dalam negeri seperti daya saing domestik, infrastruktur, SDM dan industri dalam negeri. Sehingga bisa dipastikan Indonesia akan menjadi korban WTO. Contoh nyatanya adalah, sektor pertambangan, telekomunikasi dan perbankan dikuasai oleh asing," kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting, dalam rilisnya, Selasa (3/12).
Ketua umum PB HMI, Adi Baiquni, menyatakan, Indonesia lebih baik keluar dari WTO dan membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara yang sejalan dengan Indonesia. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun diminta tegas di dalam forum WTO.
"Menteri Gita Wirjawan harus berani meminta dihapuskannya utang luar negeri, membatasi impor, serta kontrak antara IMF dengan Indonesia tahun 1998 tentang dibatasinya Bulog memonopoli bahan-bahan pokok," tegasnya.
Ketua Presidium PP PMKRI yang baru terpilih, Lidya Natalia, juga berpendapat, pertemuan WTO di Bali memastikan niat jelek pemerintah yang sengaja merusak kedaulatan pangan nasional.
Sedangkan Ketua PP GMKI, Supriadi Narno, berpandangan meski globalisasi adalah keniscayaan, tetapi negara harus memastikan mekanisme globlisasi berjalan secara adil dan damai. Faktanya WTO menjadi intstrumen globalisasi yang menyebabkan disparitas yang makin lebar antara kaya dan miskin. Indonesia harus berani melakukan koreksi total terhadap instrumen WTO.
Cipayung Plus mendesak Presiden SBY lewat Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, untuk membuka secara transparan semua hal-hal yang akan dibahas maupun yang sudah disepakati dalam pertemuan KTM IX WTO di Bali.
"Rakyat sangat mengkhawatirkan pemerintah menjual negara Indonesia secara diam-diam," tegas mereka.
[ald]
