DPR Warning Akuisisi Ladang Minyak Di Luar Negeri Distop

PT Pertamina (Persero) diminta fokus pada peningkatan produksi sumur minyak dalam negeri dibanding mengakuisisi ladang minyak di luar negeri.

Pertamina selaku perusahaan minyak pelat merah itu terus berambisi mengakuisisi ladang minyak di luar negeri. Belum lama ini, BUMN minyak itu melakukan akuisisi unit bisnis Conoco- Phillips di Aljazair dengan total nilai 1,75 miliar dolar AS atau senilai Rp 19 triliun.

Saat ini, anak perusahaan PT Pertamina, yaitu PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi, telah menuntaskan penyelesaian kesepakatan aset dengan ExxonMobil Iraq Limited untuk 10 persen hak partisipasi di Blok West Qurna I, Irak.

Langkah Pertamina melakukan ekspansi dan mengakuisisi blok-blok minyak luar negeri itu tidak hanya mendapat dukungan, ternyata menimbulkan kritik. Pertamina diminta memaksimalkan lapangan-lapangan minyak di dalam negeri yang dimiliki karena produksinya belum optimal.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Raya Andhika Anindyaguna menyambut baik selesainya akuisisi unit bisnis ConocoPhillips di Aljazair, ConocoPhillips Algeria Limited (Copal) oleh Pertamina.

“Pertamina memiliki minyak yang dihasilkan di sana (Aljazair), harapannya bisa dibawa untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia,” ujarnya di sela-sela acara pemaran visi dan misi calon Ketua Umum Hipmi Jaya  2014-2017 di Jakarta, kemarin.

Namun, menurut dia, akuisisi tersebut masih jauh dikatakan berhasil bila tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan untuk mengolah minyak mentah dari sumur-sumur tersebut.

“Yang harus dipikirkan juga bagaimana mengolah minyak mentah kita. Keekonominannya harus di-upgrade. Meskipun Pertamina memiliki ladang di luar negeri harusnya bisa diolah di dalam negeri, sehingga manfaatnya bisa dirasakan di dalam negeri juga,” tutur Andhika.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar juga mempertanyakan langkah Pertamina yang begitu ngotot ingin mengakuisisi lapangan minyak di luar negeri, sementara produksi minyak dalam negerinya tidak dimaksimalkan.

Karena itu, dia meminta Pertamina transparan mengenai investasi di luar negeri. Orientasi investasi dalam bentuk akuisisi ini harus dilihat lebih jauh apakah untuk menambah pendapatan atau produksi minyak. “Sekarang tidak jelas apa tujuan Pertamina investasi di luar negeri,” ucapnya.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, aksi perseroan melakukan akuisisi terhadap lapangan migas di luar negeri merupakan tonggak strategis memperluas keberadaan bisnisnya di mancanegara.

“Khususnya di negara dengan sumber daya minyak dan gas yang melimpah seperti Irak,” ujarnya.

Karen juga mengklaim ekspansi Pertamina ini dilakukan untuk mendukung pemerintah menjaga ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.

Pasokan Gas Minim

Strategi pemerintah memindahkan Floating Storage Regasification Units (FSRU) dari Belawan, Sumatera Utara (Sumut) ke Lampung bermasalah. Ketika itu pemerintah mengatakan pemindahan FSRU Belawan ke Lampung untuk kebaikan negara.

 Pasalnya, pada 2014 Aceh dan Sumatera Utara bakal kelebihan pasokan gas saat Pertamina selesai melakukan revitalisasi Arun.

Seperti diketahui, beberapa bulan terakhir Sumut mengalami krisis listrik akibat minimnya pasokan gas.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pengguna Minyak dan Gas (Apimigas) Sumut Johan Brien mengatakan, kondisi industri di daerahnya sekarat akibat minimnya pasokan energi.

“Pemindahan FSRU untuk Medan tidak fair. Selain membuat industri galau, juga memunculkan banyak trader di Sumut,” kata Johan.

Menurut dia, pasokan gas dari Sumur Benggala tidak cukup memenuhi kebutuhan energi di Sumut. Sumur Benggala hanya dapat menyediakan 2 MMSCFD (Mili Million Standard Cubic Feet per Day). Sementara industri di Sumut membutuhkan pasokan gas sebesar 22 MMSDFD. Sedangkan PLN Belawan memerlukan pasokan gas sebesar 60 MMSCFD. Adapun harga gas dari Sumur Benggala sebesar 8 per dolar AS MMBTU (Million Metric British Thermal Units).

Anggota DPD asal Sumut Parlindungan Purba meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BUMN serius menanggapi masalah krisis gas di daerah.
“Pemerintah pusat harus tegas, jangan terus berjanji,” ujarnya.

Menurut Parlindungan, terlepas dari perusahaan yang akan melakukan pembangunan infrastruktur gas di Sumut, yang harus dilakukan saat ini adalah mengalirkan gas sehingga dapat dinikmati kalangan industri dan masyarakat Sumut. ***