Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui program bantuan 1.000 unit kapal Inka Mina 30 GT yang bertujuan memperkokoh pembangunan industri perikanan tangkap.
Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gellwynn Jusuf mengatakan, pihaknya akan mengatur kebijakan soal pelestarian sumberdaya ikan untuk peningkatan produksi.
Melalui program tersebut, KKP akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program yang berdasarkan Instruksi Presiden No. 01 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
Tetapi, lanjut Gellwynn, jika melihat banyaknya kelompok nelayan yang merasa terbantu dan terangkat perekonomiannya berkat kapal Inka Mina itu, tidak benar kalau ada yang bilang bantuan itu tidak bermanfaat untuk nelayan.
“Program ini wujud keseriusan KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jika ada yang belum sukses mengelolanya, mungkin ada kesalahan manajemen, toh banyak nelayan yang merasakan manfaatnya,†ungkapnya.
Contoh daerah yang berhasil menerapkan bantuan tersebut, Sulawesi. Hal itu diakui Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sipasaro dari Desa Timbo, Kelurahan Pangalih-alih, Kecamatan Banggai, Sulawesi Tengah, Abdul Rahman Sulu.
Menurutnya, sejak mendapatkan bantuan satu unit kapal Inka Mina dari KKP Desember 2010, tangkapan ikan yang diiringi pendapatan anggotanya terus meningkat.
“Dalam satu bulan kami bisa menghasilkan ikan tuna 25 ton. Penghasilan kelompok kami juga meningkat, bisa mencapai Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan,†kata Rahman Sulu.
Menurut Rahman Sulu, naiknya pendapatan merupakan efek meningkatnya kualitas ikan hasil tangkapan. Nelayan kini dapat menghasilkan tuna dengan kualitas ekspor, yang semula hanya grade C kini bisa menghasilkan tuna dengan grade A seharga 12 dolar AS per kilogram. Jika difillet bernilai 16 dolar AS per kilogram.
Selain di Kecamatan Banggai, keberhasilan program kapal Inka bisa dilihat dari pengelolaan yang dilakukan KUB Provinsi Gorontalo.
Di Gorontalo, kapal-kapal Inka aktif beroperasi dan menimbulkan dampak positif bagi nelayan di daerah tersebut. Nelayan bisa meraup Rp 150 juta dari hasil tangkapan berupa ikan tuna dengan kualitas ekspor, hanya dengan biaya operasional Rp 10 juta per trip untuk melaut selama 10 hari.
Meski perkembangan produksi perikanan tangkap secara nasional menunjukkan peningkatan, jika dilihat dari sudut kontribusi menurut provinsi memang belum merata dan optimal.
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mencontohkan, di Provinsi Lampung, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat belum berhasil mengelola kapal Inka Mina.
Alhasil, KKP tidak akan memberi bantuan lagi kepada pemda tersebut tahun depan, sampai permasalahan bantuan kapal Inka Mina sebelumnya terselesaikan dan beroperasi dengan baik.
“Kami tidak memberikan lagi anggaran untuk pembuatan kapal Inka kepada pemda tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, pemda tidak menyampaikan laporan operasional kapal Inka Mina. Kedua, tidak kooperatif/berinisiatif melakukan pengurusan surat-surat kapal dan penyelesaian temuan audit BPK atau Itjen KKP.
Ketiga, lantaran masih adanya permasalahan di daerah tersebut sehingga kapal tidak bisa beroperasi,†tegas Zaini. ***
