Berita

Bisnis

APLI: Pemerintah dan Polisi Harus Tindak Perusahaan MLM Ilegal

SENIN, 02 DESEMBER 2013 | 17:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menyesalkan masih berlangsungnya kegiatan usaha dari perusahaan Multilevel Marketing (MLM) Jeunesse Global, meskipun perusahaan MLM tersebut diduga ilegal.

Wakil Ketua Bidang Kemasyarakatan APLI, Roys Tan, dalam kiriman rilisnya, Senin (2/12), menyatakan bahwa keberadaan Jeunesse Global selaku perusahaan MLM jelas melanggar aspek legalitas, karena Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dimiliki oleh perusahaan asal Florida, Amerika Serikat, tersebut ternyata palsu.

"Pihak BKPM, tidak pernah mengeluarkan SIUPL kepada Jeunesse, dan pihak BKPM maupun Kementerian Perdagangan selaku pengawas telah mengeluarkan perintah agar Jeunesse untuk menghentikan operasi, tetapi malah seperti menantang," kata Roys Tan.


Terakhir, APLI memonitor acara yang digelar Jeunesse, Minggu kemarin (1/12) di Hotel Pullman, Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jeunesse menggelar acara besar "The Star Jeunnese Global" yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga malam hari, dan dihadiri oleh ribuan masyarakat.

Roys lebih lanjut menegaskan, kegiatan Jeunnesse seperti hal itu sangatlah tidak etis dan secara jelas merugikan masyarakat sebagai pengguna produk MLM Jeunesse. APLI berupaya melindungi masyarakat yang merupakan konsumen dari perusahaan ilegal dan memalsukan izin.

Terkait dengan pemalsuan izin itu sendiri, APLI telah melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri. Pemalsuan itu sudah menyangkut pidana. Roys mendesak agar perkaranya bisa segera diproses oleh pihak Bareskrim. Pemerintah juga harus berikan sanksi tegas agar Jeunnesse Global bisa menghentikan kegiatan usahanya, sebelum melengkapi dokumen-dokumen yang sesuai aturan.

"Kalau mereka sudah memenuhi izin dan memenuhi persyaratan tentu APLI akan sangat senang mengucapkan selamat datang," kata Roys. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya