Kebijakan pembolehan jilbab di kalangan polisi wanita (Polwan) yang beragama Islam ditunda. Penundaan ini pun disayangkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
"Kami kecewa dengan sikap kepolisian khususnya Kapolri yang menunda aturan pemakaian jilbab polwan. Ini menandakan Kapolri telah menyakiti hati muslimah dan berbohong kepada publik, " tegas Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KAMMI Megapolitan, Zahra dalam siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta, Senin (2/12).
Zahra menilai Kapolri tidak sepenuh hati mendukung aturan yang menjaga kehormatan diri wanita tersebut. Justru, pihaknya khawatir penundaan itu akan mencoreng citra kepolisian karena persoalan jilbab merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi konstitusi.
"KAMMI menuntut Kapolri konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jangan membuat blunder yang merusak kepercayaan masyarakat luas, " jelasnya.
Menurut Zahra, alasan yang dipakai kepolisian hingga menunda diperbolehkannya Polwan mengenakan jilbab, tidak masuk akal. Alasan dimaksud yakni tidak adanya dana dan kekhawatiran jilbab beragam berpotensi Polri akan berafiliasi dengan partai politik tertentu.
"Jilbab ini persoalan keyakinan, setiap polwan saya yakin siap mengeluarkan dana pribadi untuk menerapkan aturan yang menjaga kehormatan dirinya ini, " tutupnya.
Seperti diketahui, Mabes Polri mengirimkan surat edaran kepada Polda seluruh Indonesia tentang pemberitahuan penundaan pemakaian jilbab bagi polwan beragama Islam.
[wid]
