Berita

ilustrasi

Bisnis

TKSK Kawal Raskin Dan BLSM Di Lapangan

MINGGU, 01 DESEMBER 2013 | 08:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Perlindungan dan peningkatan ketahanan pangan bagi warga miskin menjadi strategis paca kenaikan BBM. Kementerian Sosial (Kemensos) merealisasikannya melalui program subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Sementara Mayarakat (BLSM).

“Program raskin merupakan upaya pemerintah mengurangi beban rumah tangga sasaran agar bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Toto Utomo Budi Santosa, kemarin.

Pada Juni 2013, menurut Toto, pemerintah melaksanakan kebijakan pengurangan subsidi BBM. Untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mencanangkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S).


“P4S merupakan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Program tersebut bersifat protective belt, terdiri dari perluasan Subsidi Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan BLSM, “ ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk meningkatkan ketepatan sasaran program tersebut. Dengan memiliki KPS, rumah tangga miskin dan rentan berhak menerima program-program perlindungan sosial, sehingga subsidi bisa tepat sasaran.

Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dayasos dan Gulkin) Hartono Laras mengatakan, data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial  (PPLS) tahun 2011 memungkinkan terjadi perubahan status sosial ekonomi di mayarakat, sehingga perlu diverifikasi dan validasi untuk memastikan proses berjalan baik dan tepat waktu yang dikawal Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

 â€œTKSK mengawal proses penyaluran dan pendampingan P4S. Atas dasar ini pula, pemerintah menetapkan TKSK menjadi tenaga yang mengawal di lapangan, “ kata Hartono.

Untuk mengevaluasi program raskin tahun 2013, dihadirkan TKSK untuk menyampaikan informasi terkait dengan penggunaan KPS.

Hartono menegaskan, forum evaluasi memiliki arti strategis berbagi informasi guna meningkatkan kinerja program di lapangan. Untuk mendapatkan gambaran pencapaian pelaksanaan subsidi raskin dan menginventarisir kendala di lapangan, sehingga menjadi bahan perbaikan dalam program lainnya di masa mendatang. ***

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya