PKB: Ke Depan KPU Harus Hati-hati

Tidak ingin terulang kembali, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih hati-hati membuat suatu kebijakan, termasuk menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga lain.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, menanggapi  keputusan KPU menghentikan MoU di bidang pengamanan teknologi komunikasi dan informasi, dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), setelah mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan.

"Lessons learned-nya, ke depan KPU perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar kredibilitas KPU tetap terjaga dengan baik," ujar Hanif kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (1/12).

Menurut dia, keputusan itu bisa dipahami dan baik buat penyelenggaraan pemilu ke depan. Sebab KPU memang harus menunjukkan independensi dan netralitasnya, termasuk menutup semua peluang yang bisa menimbulkan kesan KPU tidak independen ataupun netral.

"Pemberhentian MoU itu saya kira merupakan respon KPU atas kritisisme publik. Tentu kita apresiasi hal itu, karena KPU memang harus responsif terhadap perkembangan dalam masyarakat," terang anggota Komisi X itu.

Namun demikian, kata Hanif, semua pihak harus tetap men-support KPU untuk mensukseskan pemilu 2014 mendatang. [rus]