Berita

Mahfud MD/net

Mahfud MD: Penegakan Hukum Penting untuk Menciptakan Ekonomi Berkeadilan

SABTU, 30 NOVEMBER 2013 | 18:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Indonesia membutuhkan tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Tindakan itu amat mendesak dilakukan berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia yang belakangan dinilai tidak efisien bisa diatasi dengan penegakan hukum.

“Bayangkan, kalau tidak ada sogokan dalam mengurus perizinan, tidak ada manipulasi pajak, tidak ada korupsi. Jadi, kalau hukum bisa ditegakkan, maka ekonomi kita akan menjadi efisien dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik,” ujar Mahfud di hadapan para rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) dalam acara yang digelar di Universitas Trisakti, Sabtu (30/11).


Dalam terminologi ekonomi, tambah Mahfud, dikenal istilah Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal. CAR Indonesia lebih tinggi dari rata-rata negara anggota ASEAN. Artinya, untuk menghasilkan output yang sama, dibutuhkan modal yang lebih banyak.

"Dengan kata lain, untuk menghasilkan output atau GDP yang sama, kita butuh modal lebih besar. Hal ini karena di negara kita banyak biaya yang tidak perlu, seperti sogok atau manipulasi dan semacamnya, sehingga laju ekonomi kita menjadi tidak efisien," beber Mahfud dalam rilisnya.

“Kita ambil contoh sektor pertanian, mengapa produknya rendah? Karena kita tidak serius mendorong sektor ini. Kita lebih suka mengimpor, karena dengan impor, bisa lebih banyak upeti yang diperoleh oknum pejabat kita atau pencari rente (rent seekers). Seperti kasus impor daging sapi, impor beras dan lain-lain,” papar Gugur Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

Oleh karena itu, Mahfud menegaskan, persoalan yang paling mendesak dilakukan adalah penegakan hukum di segala bidang agar segera tercipta keadilan ekonomi.

"Kita harus serius membenahi sektor peternakan dan pertanian, serta pada sektor-sektor lain. Kalau semangatnya impor, maka yang tumbuh adalah ekonomi luar negeri. Sedangkan produk kita tidak kunjung meningkat, bahkan mundur,” tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya