Berita

presiden sby/net

Pertahanan

Sulit Meminta Australia Buka Hasil Sadapan Terhadap SBY Cs

SENIN, 25 NOVEMBER 2013 | 19:47 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ada cara lain agar Australia benar-benar menunjukkan diri sebagai sahabat yang baik dan memperbaiki hubungannya dengan Indonesia.

Caranya, bukan dengan meminta maaf atas aksi penyadapannya. Sebab permintaan maaf sama sekali tidak akan menghapus luka yang terlanjur sudah membekas. Tetapi, caranya adalah Australia membuka isi sadapan kepada publik Indonesia.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, mengatakan, agak sulit direalisasikan.


"Susah, tidak bisa, karena yang pegang kunci itu operator. Kalau disadap, harus dibuka kuncinya," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin malam, 25/11).
 
Dia jelaskan, hasil sadapan pembicaraan para pejabat Indonesia akan dibaca oleh aparat intelijen Australia berupa kode-kode.

"Jadi pembicaraan kita bukan lagi seperti apa adanya, itu harus dibuka dengan kunci tertentu. Yang bisa buka orang sana (Australia)," jelasnya.

Apakah mungkin DPR meminta khusus kepada intelijen Australia untuk memberikan hasil sadapannya terhadap pejabat Indonesia secara tertutup?

"Saya rasa tidak akan diberikan oleh Australia," singkatnya.

Kader muda PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, sebelumnya mengatakan ada catatan menarik atas aksi penyadapan Australia. Pertama, misi penyadapan Australia adalah terkait kelompok teroris, jaringan narkoba dan juga koruptor. Pertanyaannya mengapa Presiden SBYdan Ibu Negara Ani Yudhyono dan juga sejumlah anggota kabinet, disadap.

Hal lain yang juga menarik, masih kata Beathor, aksi penyadapan itu dilakukan sebelum Pilpres 2009. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya