Dana Haji Rp 31,5 Triliun Ditempatkan Dalam SBSN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas realisasi dan penyerapan dana haji, Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penempatan dana haji dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, untuk mengefektifkan pengelolaan dan penempatan dana haji yang kini jumlahnya sangat besar perlu dilakukan langkah inovatif mengoptimalkan dana umat tersebut.

“Kami ingin mengoptimalkan dana umat ini untuk pemberdayaan dan pengembangan umat ke depannya. Penandatanganan MoU ini diharapkan akan menjadi pintu masuk ke dalam pengelolaan dana haji yang lebih tepat dan efisien,” ujar Suryadharma di Jakarta, Jumat (22/11).

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah bersama yang diambil kedua kementerian ini. Penempatan daya haji yang begitu besar dalam SBSN, merupakan langkah yang tepat dalam pengoptimalan penggunaan dana tersebut.

“Sejak awal saya telah diskusi dengan beberapa dirjen untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Akhirnya, kita sudah bisa menyatukan kesepahaman bersama terkait langkah bersama ini,” ucapnya.

Dengan MoU itu, ke depannya dana haji yang tahun ini telah mencapai Rp 31,5 triliun akan ditempatkan dalam SBSN sebagai bentuk investasi.

Sebelumnya, PT Bank BNI Syariah akan menerima kucuran dana haji dari induk, PT Bank BNI, sebanyak Rp 500 miliar akhir bulan ini. Tahun depan, BNI Syariah dijadwalkan kembali memperoleh peralihan dana haji Rp 3 triliun dari induknya.

Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano mengatakan, pihaknya siap mengelola dana haji tersebut. “Bank syariah siap dan tidak masalah kalau hanya mengelola dana sebesar itu,” ujarnya.

Kesiapan bank syariah mengelola dana haji dilatarbelakangi faktor pertumbuhan perbankan syariah yang mencapai 35-40 persen per tahun. “Artinya, semua infrastruktur sudah siap,” kata Dinno.  ***