Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan terobosan untuk menciptakan anak didik yang berkarakter. Caranya, mengajarkan budi pekerti, mulai SD hingga SMA/SMK.
“Kami sudah melakukan pencegahan dini terhadap moral anak didik. Kami memasukkan pengajaran budi pekerti dalam kurikulum 2013,’’ kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh kepada’Rakyat Merdeka, Jumat (22/11).
Meski begitu, lanjut Nuh, peran orang tua tetap diharapkan untuk mendidik anaknya. Sebab, permasalahan moral anak didik bukan hanya tanggung jawab sekolah. Tapi juga tanggung jawab orang tua.
“Itu tugas kita semua. Sekolah tidak bisa sendirian dalam membentuk karakter. Sebab, anak didik di sekolah hanya enam sampai tujuh jam saja,’’ paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Pengajaran budi pekerti itu sampai kelas berapa?Dari tingkat Sekolah dasar (SD) sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kurikulum itu berlaku sejak kapan?Kurikulum itu sudah berlaku sejak 2013 dalam jumlah terbatas. Tapi mulai 2014, semua sekolah mengajarkan budi pekerti.
Kenapa penting pengajaran budi pekerti?Kami sadar betul ada pergeseran perilaku anak-anak di zaman sekarang yang tidak baik.
Kalau tidak segera dibenahi dengan pengajaran budi pekerti, saya khawatir justru akan tambah jauh melenceng perilakunya. Itu akan semakin berat memperbaikinya.
Seperti apa pengajaran budi pekerti itu?Pengajaran berupa penanaman karakter yang baik, akhlak yang baik, ada sikap bertoleransi dengan orang lain, saling menghargai, kasih sayang, dan lainnya. Kalau sejak SD sudah diajarkan, tentu lebih baik karakternya.
Bagaimana dengan Pancasila?Kami juga beri pemahaman masalah karakter bangsa yang bermula dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pengajaran budi pekerti ini diperkenalkan keberagaman suku dan agama. InsyaAllah anak didik terhindar dari perilaku anarkis. Tapi tetap diperlukan peran masyarakat dan orang tua.
Orang tua sibuk bekerja, apa efektif bila diandalkan mendidik anaknya?Orang tua memang sibuk kerja, sehingga cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Bahkan ada yang berani bayar berapa pun asal anak mereka baik.
Padahal, kehidupan dalam keluarga mempengaruhi karakter anak. Makanya orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab.
Dengan bantuan orang tua diharapkan bisa mengikis habis perilaku yang memicu tindakan anarkis anak didik.
Apa Anda setuju, anak didik bermasalah dipindahkan ke sekolah lain?Saya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan kabupaten atau kepala dinas provinsi untuk memikirkan hal itu.Sebab, mereka yang langsung bertanggung jawab. Saya juga tidak ingin kalau semuanya diambilalih kementerian.
Kemendikbud lepas tangan?Bukan begitu. Kami memberikan kesempatan kepada kepala dinas di daerah untuk mempelajari hakikat persoalan yang terjadi di wilayah kerja mereka.
Kemudian mereka juga yang bisa menentukan sanksi yang paling tepat. Kementerian hanya berikan batasan sanksi saja.
Batasannya apa?Nggak boleh ada sanksi yang bisa mematikan karier atau jenjang pendidikan peserta didik. Kalau sanksi itu membuat anak menjadi putus sekolah, maka sanki itu tidak boleh dijatuhkan.
Tapi kalau sanksi itu masih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mendapatkan pendidikan, saya rasa boleh saja. ***
