Transparansi di SKK Migas Hanya Basa-basi

Kasus suap mantan Ketua SKK Migas, Rudy Rubiandini, menunjukkan whistle blower system secara online tidak memadai.

Koordinator Nasional lembaga Publish What You Pay (PWYP), Maryati Abdullah, menjelaskan, masih ada praktik korupsi di SKK Migas karena minimnya transparansi informasi publik dan absennya pemerintah dalam fungsi pengawasan.

"Saya tertarik soal whistle blower system yang sudah tiga tahun berjalan, sejak 2010. Itu tidak memadai, apa yang dilaporkan? Proses trading saja tidak terbuka. Semestinya datanya lengkap. Bicara transparansi, kita sudah mengamini itu secara global, tapi saat turun ke bawah tidak tercermin," jelas Maryati menanggapi keterangan jurubicara SKK Migas, Elan Budiantoro, dalam diskusi "Gilas Mafia Migas" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/11).

Maryati juga menyebutkan, ada masalah kepercayaan publik menyangkut pengawasan oleh pemerintah. Dia meyakini, pemerintah dan SKK Migas hanya basa-basi soal perbaikan sistem itu.

"Soal pengawasan, ada problem trust. Perlu dibuat dengan lembaga yang kredibel. Menurut saya cuma basa-basi. Bicara pengawasan oleh publik, transparansi informasi perlu. Perlu dibuka dan real time," terangnya. [ald]