Berita

foto: net

Bisnis

Ketua KPK: Soal Ketahanan Pangan, Pemerintah Bullshit!

SABTU, 23 NOVEMBER 2013 | 16:15 WIB | LAPORAN:

Ketahanan pangan adalah permasalahan terpenting bangsa Indonesia yang masih diwarnai ironi banjir impor bahan pangan pokok. Pemerintah dianggap omong kosong karena terus mengatakan kebijakan impor pangan sangat penting.

"Pemerintah bullshit (omong kosong). Sebetulnya kita tidak perlu lagi impor," tegas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, saat memberi pembekalan di Rapimnas V Partai Golkar, Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta, Sabtu (23/11)

Ketua KPK mengatakan, pemerintah masih melakukan impor karena terlibat dengan pengusaha hitam dan mafia impor. Akibatnya, regulasi dibolak-balik agar bisa melakukan impor demi kepentingan pribadi.


Abraham menjelaskan sedikit hasil pengamatannya mengapa kedaulatan pangan nasional masih lemah. Misalnya, pangan bawang yang salah satunya berlimpah di Brebes, Jawa Tengah, sengaja tidak diolah dengan baik agar bisa cari keuntungan lewat impor. Begitu pula dengan gula. Menurutnya, impor gula sebetulnya diperuntukkan perusahaan kue atau minuman. Tapi yang terjadi kuota sengaja diperbesar, sehingga setelah perusahaan kue dan minuman itu sudah terpenuhi, gula impor disebar di pasar dan membuat petani dan pedagang tradisional terpinggirkan.

Kebijkan impor daging pun, menurut Abraham, terendus hanya permainan. Daging di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Jawa Timur bahkan lebih dari cukup. Memang, regulasi membolehkan daging sapi diimpor hanya untuk rumah makan dan hotel besar. Tapi pada akhirnya pemerintah memainkan kuota daging impor dengan menyebarkan ke pasar.

Padahal kata Abraham, Amerika Serikat yang merupakan negara paling liberal sekalipun melakukan proteksi besar-besaran terhadap produksi pangannya.

"Pemerintah boro-boro subsidi dan proteksi. Makanya, pemerintah jangan terapkan liberalisasi pangan. Stop impor agar mampu swasembada pangan. Ini harus dilakukan di 2014," tandasnya. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya