Berita

foto: net

Pertahanan

Petinggi Nasdem: Tidak Akan Ada Perang Indonesia-Australia

SABTU, 23 NOVEMBER 2013 | 08:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah atas penyadapan telepon yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting Indonesia lain. Sampai sekarang pemerintah RI masih menanti penjelasan dan permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Australia.

Kemarahan SBY disusul kebijakan, salah satunya, penghentian latihan militer antara Indonesia dan Australia. Langkah tegas SBY itu memunculkan dugaan akan terjadi kontak senjata antara Indonesia dan Australia. Menanggapi respons yang berlebihan tersebut, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Purn) Tedjo Edhy menegaskan, tidak akan terjadi perang antara Indonesia dan Australia karena proses menuju perang sangatlah panjang.

Lebih jauh Tedjo mengatakan, memang Indonesia jauh lebih unggul dibandingkan Australia dalam segi pasukan. Namun tidak demikian halnya dengan kecanggihan peralatan dan teknologi.


"Tidak akan ada perang antara Indonesia dan Australia. Apalagi tindakan penyadapan yang dilakukan Australia adalah hal yang lazim terjadi di banyak negara,: ujar tegas pria yang kini menjadi Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Nasdem itu, lewat rilisnya (Sabtu, 23/11).

Kendati demikian, pemerintah Indonesia harus tetap berupaya membangun kekuatan militernya agar menjadi lebih baik untuk menanggulangi ancaman negara tetangga yang mungkin timbul pada masa mendatang. Dia ingatkan adagium klasik "Si Vis Pacem Para Bellum" (siapa ingin damai bersiaplah untuk perang).

Senada dengan Tedjo Edhy, praktisi hukum yang saat ini tengah mengambil studi kajian strategis intelijen di Universitas Indonesia, Haghia Sophia Lubis, mengatakan, dalam konteks hubungan internasional dan dunia intelejen, praktik penyadapan bukan  hal yang asing. Caleg Partai Nasdem ini mengatakan, penyadapan terjadi di hampir setiap kedutaan besar. Motifnya adalah keamanan bagi negara penyadap. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya