Kampanye Hutan NGO Nggak Boleh Berstandar Ganda

Organisasi non pemerintah (non government organization/NGO) bidang kehutanan tidak seharusnya berstandar ganda dalam melakukan kampanye menentang perambahan hutan oleh korporasi di Indonesia.

Advokasi melestarikan hutan alam dan habitat harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) seharusnya berjalan konsisten tanpa menutupi kesalahan korporasi tertentu yang bekerja sama dengan organisasi non pemerintah asing tersebut.

“Ini aneh, Greenpeace seharusnya membuka data deforestasi ini agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, kemarin.

Greenomics Indonesia juga mempertanyakan permintaan Greenpeace kepada perusahaan sawit Wilmar Indonesia untuk menerapkan kebijakan non deforestasi dalam pembangunan perkebunan sawit. “Dia harus buktikan dulu tudingan itu. Jangan hanya asal tuding, nanti akhirnya melakukan kerja sama,” sindirnya.

Dia tidak mempermasalahkan apabila ada organisasi pemerintah yang benar-benar berjuang terhadap kelestarian alam. Namun, dalam hal ini Greenpeace menerapkan standar ganda dalam melontarkan isu deforestasi.

“Justru orang akan bertanya-tanya dengan sikap mereka,” kata Elfian.

Sebelumnya, Greenpeace melakukan aksi demonstrasi di depan kantor perusahaan sawit Wilmar Indonesia. Dalam aksi ini Greenpeace membentangkan karpet harimau di depan Kantor Wilmar sebagai perlambang bahwa perusahaan ini masih menolak berkomitmen menghentikan perusakan hutan alam Indonesia dalam rantai produksinya.

“Sudah lebih dari satu bulan semenjak Greenpeace mengeluarkan laporan ‘Izin Untuk Menghancurkan’ yang menunjukkan betapa Wilmar mencuci minyak sawit kotor ke pasar global,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya dalam keterangan tertulisnya. ***