Berita

Teuku Faizasyah

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: Australia Bakal Rugi Jika Kasus Penyadapan Tidak Dijernihkan

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott yang menyampaikan menolak meminta maaf  dalam pertemuan dengan parlemen, itu bukan klarifikasi.

”Kami memandang hal itu bukanlah tanggapan ataupun klarifikasi untuk Indonesia.

Sikap Indonesia sendiri sudah jelas, kami menginginkan klarifikasi. Kami akan tetap menunggu jawaban tersebut,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Laur Negeri Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Seperti diketahui, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Selasa (19/11), tidak meminta maaf. Tapi justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Jakarta.

Abbott menolak untuk mengatakan apakah ia berencana menghubungi langsung SBY guna memberi penjelasan atau menyampaikan permintaan maaf. “Saya tidak akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin dapat merusak persahabatan dan kerja sama yang kuat dengan Indonesia,” kata Abbott.

Teuku Faizasyah selanjutnya mengatakan, Indonesia sangat menyesalkan bila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia.
 
Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana kalau Australia tidak mau klarifikasi?
Kalau memang pemerintah Australia masih menginginkan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia, kami harap mereka bisa mengerti apa yang kita inginkan.

Apa reaksi tegas dari pemerintah Indonesia?
Pemerintah Indonesia sudah menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai bentuk protes, atas tindakan Australia yang tidak juga menjawab keinginan Indonesia.

Penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Karena itu, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut.

Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi.   
 
Kenapa Australia masih berlama-lama memberikan klarifikasi?
Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bila berita penyadapan itu tidak dijernihkan (clear) secepatnya, tentu Australia akan rugi. Sebab, terlepas benar atau tidaknya, Indonesia jadi sulit mempercayai  Australia 100 persen dalam melakukan kerja sama.

Tindakan apa yang akan dilakukan Indonesia?
Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara. Jika benar, penyadapan  itu tindakan tidak etis. Padahal, informasi harus didapatkan melalui cara wajar, seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya.

O ya,  alat penyadapnya ada di Kedubes AS, apa Anda tahu itu?
Kalau soal itu saya tidak tahu. Saya belum dengar keberadaan alat penyadap di Kedubes AS. Saya hanya tahu soal dugaan telah dilakukannya penyadapan.

Ini bukan karena pemerintah terlalu nurut sama AS?
Tidak kok. Kami langsung melakukan panggilan begitu kabar tersebut mengemuka. Kami tidak bisa tergesa-gesa di dalam kasus ini. Kami tentu melihat sejauhmana informasi yang disadap. Harus dikaji kembali derajat kebocorannya.

Apa BIN sudah merespons kasus ini?
Tentu saja sudah. Intelijen Indonesia tentu akan mencari tahu melalui mitranya meski sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya