Berita

Teuku Faizasyah

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: Australia Bakal Rugi Jika Kasus Penyadapan Tidak Dijernihkan

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott yang menyampaikan menolak meminta maaf  dalam pertemuan dengan parlemen, itu bukan klarifikasi.

”Kami memandang hal itu bukanlah tanggapan ataupun klarifikasi untuk Indonesia.

Sikap Indonesia sendiri sudah jelas, kami menginginkan klarifikasi. Kami akan tetap menunggu jawaban tersebut,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Laur Negeri Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Seperti diketahui, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Selasa (19/11), tidak meminta maaf. Tapi justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Jakarta.

Abbott menolak untuk mengatakan apakah ia berencana menghubungi langsung SBY guna memberi penjelasan atau menyampaikan permintaan maaf. “Saya tidak akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin dapat merusak persahabatan dan kerja sama yang kuat dengan Indonesia,” kata Abbott.

Teuku Faizasyah selanjutnya mengatakan, Indonesia sangat menyesalkan bila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia.
 
Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana kalau Australia tidak mau klarifikasi?
Kalau memang pemerintah Australia masih menginginkan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia, kami harap mereka bisa mengerti apa yang kita inginkan.

Apa reaksi tegas dari pemerintah Indonesia?
Pemerintah Indonesia sudah menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai bentuk protes, atas tindakan Australia yang tidak juga menjawab keinginan Indonesia.

Penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Karena itu, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut.

Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi.   
 
Kenapa Australia masih berlama-lama memberikan klarifikasi?
Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bila berita penyadapan itu tidak dijernihkan (clear) secepatnya, tentu Australia akan rugi. Sebab, terlepas benar atau tidaknya, Indonesia jadi sulit mempercayai  Australia 100 persen dalam melakukan kerja sama.

Tindakan apa yang akan dilakukan Indonesia?
Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara. Jika benar, penyadapan  itu tindakan tidak etis. Padahal, informasi harus didapatkan melalui cara wajar, seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya.

O ya,  alat penyadapnya ada di Kedubes AS, apa Anda tahu itu?
Kalau soal itu saya tidak tahu. Saya belum dengar keberadaan alat penyadap di Kedubes AS. Saya hanya tahu soal dugaan telah dilakukannya penyadapan.

Ini bukan karena pemerintah terlalu nurut sama AS?
Tidak kok. Kami langsung melakukan panggilan begitu kabar tersebut mengemuka. Kami tidak bisa tergesa-gesa di dalam kasus ini. Kami tentu melihat sejauhmana informasi yang disadap. Harus dikaji kembali derajat kebocorannya.

Apa BIN sudah merespons kasus ini?
Tentu saja sudah. Intelijen Indonesia tentu akan mencari tahu melalui mitranya meski sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan. ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya