Berita

Teuku Faizasyah

Wawancara

WAWANCARA

Teuku Faizasyah: Australia Bakal Rugi Jika Kasus Penyadapan Tidak Dijernihkan

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 09:42 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott yang menyampaikan menolak meminta maaf  dalam pertemuan dengan parlemen, itu bukan klarifikasi.

”Kami memandang hal itu bukanlah tanggapan ataupun klarifikasi untuk Indonesia.

Sikap Indonesia sendiri sudah jelas, kami menginginkan klarifikasi. Kami akan tetap menunggu jawaban tersebut,” ujar Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Laur Negeri Teuku Faizasyah, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Seperti diketahui, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Selasa (19/11), tidak meminta maaf. Tapi justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Jakarta.

Abbott menolak untuk mengatakan apakah ia berencana menghubungi langsung SBY guna memberi penjelasan atau menyampaikan permintaan maaf. “Saya tidak akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin dapat merusak persahabatan dan kerja sama yang kuat dengan Indonesia,” kata Abbott.

Teuku Faizasyah selanjutnya mengatakan, Indonesia sangat menyesalkan bila benar terjadi penyadapan terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia.
 
Berikut kutipan selengkapnya;

Bagaimana kalau Australia tidak mau klarifikasi?
Kalau memang pemerintah Australia masih menginginkan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia, kami harap mereka bisa mengerti apa yang kita inginkan.

Apa reaksi tegas dari pemerintah Indonesia?
Pemerintah Indonesia sudah menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia sebagai bentuk protes, atas tindakan Australia yang tidak juga menjawab keinginan Indonesia.

Penyadapan itu berdampak sangat serius terhadap hubungan Indonesia dan Australia.

Karena itu, akan sangat sulit bagi duta besar menjalankan tugasnya dalam kondisi tersebut.

Memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra untuk konsultasi.   
 
Kenapa Australia masih berlama-lama memberikan klarifikasi?
Itu yang menjadi pertanyaan kita. Bila berita penyadapan itu tidak dijernihkan (clear) secepatnya, tentu Australia akan rugi. Sebab, terlepas benar atau tidaknya, Indonesia jadi sulit mempercayai  Australia 100 persen dalam melakukan kerja sama.

Tindakan apa yang akan dilakukan Indonesia?
Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara. Jika benar, penyadapan  itu tindakan tidak etis. Padahal, informasi harus didapatkan melalui cara wajar, seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya.

O ya,  alat penyadapnya ada di Kedubes AS, apa Anda tahu itu?
Kalau soal itu saya tidak tahu. Saya belum dengar keberadaan alat penyadap di Kedubes AS. Saya hanya tahu soal dugaan telah dilakukannya penyadapan.

Ini bukan karena pemerintah terlalu nurut sama AS?
Tidak kok. Kami langsung melakukan panggilan begitu kabar tersebut mengemuka. Kami tidak bisa tergesa-gesa di dalam kasus ini. Kami tentu melihat sejauhmana informasi yang disadap. Harus dikaji kembali derajat kebocorannya.

Apa BIN sudah merespons kasus ini?
Tentu saja sudah. Intelijen Indonesia tentu akan mencari tahu melalui mitranya meski sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya