Berita

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Bisnis

Menteri Muhaimin Lobi Menaker Arab Saudi

Perbaiki Status TKI Overstayer
RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 08:07 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Untuk mengatasi masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstayer (masa izin tinggalnya habis) di Arab Saudi, pemerintah mengklaim sudah melakukan lobi khusus dengan Pemerintah Arab Saudi.

Di sela acara International Congress Public Policies for Employment and Social Protection di Mexico, Jumat (15/11), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)  Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan dengan Menaker Arab Saudi Adel M Fakeih.

Hasil pertemuan itu, Adel berjanji akan membantu mempermudah para TKI overstayer mengikuti Program Perbaikan Status Ketenagakerjaan (PPSK).


“Dalam pertemuan bilateral itu, kita minta Menaker Arab Saudi membantu memberikan kemudahan proses perbaikan status bagi TKI yang ingin kembali. Alhamdulillah, beliau menyatakan komitmennya untuk membantu,” ujar Imin, panggilan Muhaimin Iskandar.

Meski program amnesti yang diberikan Pemerintah Arab Saudi telah berakhir 3 November, Pemerintah Indonesia tidak menyerah. Imin mengaku, dalam lobi tersebut pemerintah meminta para TKI overstayer di Arab Saudi untuk tenang dan tidak lagi berbondong-bondong datang ke Tarhil.

Dengan komitmen tersebut, para TKI bisa kembali mengurus dokumen administrasi sesuai dengan aturan ketenagakerjaan di sana.
 
“Kami harapkan ada kemudahan dan percepatan dalam pengurusan dokumen kerja bagi TKI yang ingin kembali bekerja di sana, termasuk mendorong para majikan untuk membantu melengkapi dokumen para pekerjanya,” jelas politisi PBK itu.

Untuk para TKI yang ingin pulang ke tanah air, khususnya yang ada di Tarhil, lanjut Imin, Pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi agar memberikan kemudahan dalam proses pemberian exit permit. Untuk permintaan ini, Menaker Arab Saudi juga menyatakan bersedia membantu.

“Meskipun program amnesti telah berakhir, Pemerintah Arab Saudi akan tetap membantu proses perbaikan status tenaga kerja Indonesia. Dengan catatan, KBRI dan KJRI segera berkoordinasi dengan memberitahu dan menyerahkan data-data WNI/TKI yang sudah terdaftar ke Pemerintah Saudi,” kata Menaker Adel M Fakeih. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya