Penolakan PM Australia Tony Abbot untuk menjelaskan kepada pemerintah Indonesia soal dugaan penyadapan terhadap beberapa pejabat Indonesia semakin melukai dan mengkhianati hubungan kedua negara.
Sikap tersebut tidak bisa diterima dengan alasan apapun atau dipertukarkan dengan kepentingan lain. Karena itu, sikap tegas langsung dari Presiden SBY sangat diperlukan demi mendapatkan respect dari pemerintah Australia dan dunia internasional.
"Presiden, sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan harus memimpin langsung dan bersikap tegas untuk mendapatkan respect dari pemerintah dan rakyat Australia. Tindakan tegas yang diambil ini sangat wajar karena Australia telah menabrak etika dan norma-norma internasional. Apalagi ditambah dengan sikap PM Abott yang menolak memberikan penjelasan kepada Indonesia. Ini sangat tidak bisa diterima," tegas Ketua Hubungan Internasional DPP PAN, Bara Hasibuan, (Rabu, 20/11).
Presiden SBY lanjut Bara, juga punya tanggung jawab sebagai pemimpin sebuah bangsa dan negara besar yang perannya semakin signifikan dan diperhitungkan di kawasan Asia Pasific dan dunia internasional. Tanggung jawab itu ditunjukkan dengan mengambil kepemimpinan langsung soal ini.
Sikap Presiden yang tegas tersebut, jelas Bara, akan semakin kuat jika mendapat dukungan publik Indonesia dan negara lain yang juga menjadi korban penyadapan.
"Karenanya, Presiden SBY harus aktif membangun opini terkait penyadapan ini, terutama untuk publik dalam negeri. Pemerintah dan masyarakat di bawah kepemimpinan opini yang digalang SBY harus bersatu melawan tindakan pelecehan terhadap Indonesia," tambah Bara.
"Beragam opini domestik mengenai penyadapan yang muncul di tengah masyarakat telah berkembang sedemikian luas. Selain itu, publik dunia juga telah mengecam tindakan ini dengan alasan apapun. Oleh karenanya, PAN menghimbau pemerintah dan masyarakat untuk solid dalam menghadapi masalah penyadapan ini," demikian Bara Hasibuan.
[zul]
