Berita

hayono isman/net

Hayono Isman: Keputusan Pemerintah Panggil Dubes RI untuk Australia Tepat

SELASA, 19 NOVEMBER 2013 | 16:10 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi I DPR mendukung sikap pemerintah yang menarik atau memanggil pulang duta besar Indonesia di Australia sebagai protes atas tindakan penyadapan yang dilakukan negara tersebut.

"Kami mendukung pemerintah dalam pemanggilan kembali dubes Indonesia yang ada di Australia," kata anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (19/11).

Hayono menilai tindakan pemerintah memanggil dubes Indonesia di Australia kembali ke Tanah Air sebagai suatu langkah yang benar dan tepat guna menunjukkan kedaulatan negara Indonesia, dan juga sebagai suatu bentuk protes. Ia juga menilai waktu yang dipilih pemerintah untuk pemanggilan kembali dubes Indonesia dari Australia sudah tepat.


"Saya kira sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat suatu keputusan yang berprinsip dan berpengaruh seperti ini, dan hal ini bukan perkara mudah. Jadi, saya pikir timing-nya (waktunya) sudah tepat," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Hayono mengatakan bahwa DPR memandang tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika melalui kedutaan besarnya di Indonesia sebagai tindakan yang sangat melanggar etika diplomasi.

"Bagi kita penyadapan ini kan merupakan suatu pelecehan terhadap persahabatan antara kedua negara yang seharusnya saling menghormati. Karena kita negara bersahabat dan bertetangga," katanya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya