Berita

ilustrasi, Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)

Bisnis

DPR Dorong Perpres JTTS Terbit

SELASA, 19 NOVEMBER 2013 | 10:18 WIB

Komisi V DPR berharap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) segera dilaksanakan. Untuk itu, komisi yang membidangi masalah perhubungan dan transportasi ini bakal melakukan pemantauan.

Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menyatakan, untuk dapat merealisasikan pembangunan JTTS ini, pemerintah perlu menyiapkan payung hukum.

“DPR akan mendorong Presiden segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum bagi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera,” katanya kepada wartawan.


Menurut dia, Komisi V DPR  menekankan pentingnya  payung hukum sebagai landasan pelaksanaan proyek besar tersebut. Laurens berharap sebelum akhir Desember Perpres sudah turun, sehingga proses pembangunan JTTS sudah bisa dimulai tahun depan.

Peneliti senior dari Centre for Information Development Studies (Cides) Umar Juoro menyatakan, masyarakat  Indonesia khususnya wilayah Sumatera sudah lama menunggu realisasi janji pemerintah untuk segera membangun JTTS. Selama ini tingkat kesejahteraan masyarakat  dan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera rendah karena buruknya infrastruktur.
 
“Saat ini jalan yang ada di wilayah Sumatera sangat  tidak memadai dan over capacity sehingga menyedot biaya ekonomi yang sangat tinggi. Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dianggap tidak melakukan apa-apa, akibatnya sebagian masyarakat banyak yang menghentikan hilir mudik kendaraan pengangkut hasil alam dan hasil ekonomi di Sumatera,” terangnya. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya