Berita

ahmad mubarok/net

Ikut Nurul Arifin Tuding JK Manfaatkan PMI dan DMI, Ahmad Mubarok Cari Panggung!

SENIN, 18 NOVEMBER 2013 | 15:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, dinilai menyebarkan fitnah besar karena menuding Jusuf Kalla menggunakan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk kepentingan politik, sebagaimana sebelumnya juga disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin.

"Itu fitnah besar. Nurul Arifin saja sudah minta maaf. Ini Mubarok ikut menuduh yang tidak-tidak,” tegas mantan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji dalam keterangan persnya (Senin, 18/11).

Iskandar Mandji mengatakan, Mubarok, yang merupakan loyalis Anas Urbaningrum, sudah dikucilkan di Demokrat. Karena itu menurutnya, Mubarok hanya mencari panggung dan sensasi belaka dengan menfitnah dan menjelek-jelekan bekas Wakil Presiden RI tersebut. “Dia itu cuma cari panggung. Tapi caranya tidak terpuji dengan menuduh yang bukan-bukan,” ujarnya.


Lebih jauh, Iskandar Mandji menjelaskan, Ahmad Mubarok telah melanggar UU dan menipu rakyat. Pasalnya Ahmad Mubarok tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS yang digaji dan dibiayai dari hasil pajak, Mubarok seharusnya tidak boleh menjadi anggota partai politik. “Dia itu sudah lama melanggar. Dia itu PNS, tapi anggota parpol. Itu menghianati rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mubarok tidak percaya bantahan pihak JK bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memanfaatkan PMI dan DMI, dua lembaga yang dipimpinnya. Bahkan, Mubarok pernah mendengar upaya JK mendekati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Pastinya JK menggunakan dua lembaga itu. JK kan punya tujuan. Orang yang punya tujuan akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuannya itu," ujar Mubarok, yang juga Guru Besar Psikologi Islam UIN Jakarta. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya