Berita

Politik

PPI: Wajar Ruhut Ditolak Jadi Ketua Komisi III

JUMAT, 15 NOVEMBER 2013 | 21:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gaya komunikasi politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Ia justru lebih sering tampil layaknya pelawak meski dalam forum-forum resmi.

Begitu ujar pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Iwan Nur Iswan dalam diskusi mingguan di markas PPI, Duren Sawit, Jakarta, Jumat (15/11).

"Jadi wajar kalau Ruhut ditolak sebagai Ketua Komisi III," ucap Iwan disambut tawa audiens.


Sebagai anggota Komisi III DPR, katanya, Ruhut seharusnya pandai menempatkan diri saat hadir di depan publik. Bukan menampilkan karakter "si Poltak Raja Minyak" seperti saat masih menjadi artis.

Lebih lanjut, analis politik PPI ini mencontohkan bagaimana seorang pelawak di Amerika Serikat, Al Franken, yang menjadi senator di negara bagian Minnesota. Usai terpilih, Franken pandai menempatkan dirinya dengan tidak terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang sifatnya remeh-temeh.

"Meski suka menghibur, tetapi hal itu dilakukannya hanya sesekali dan bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik," imbuh dia.

"Seharusnya Ruhut juga menyadari posisi dan punya kualitas dalam mengeluarkan statement. Sulit membedakan apakah Ruhut sedang melawak atau serius," tandasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya