Berita

sby/net

Politik

Gerindra: SBY Harus Berpihak kepada Ekonomi Nasional

KAMIS, 14 NOVEMBER 2013 | 14:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendesak pemerintah SBY untuk berpihak kepada bangsa Indonesia dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil.

Menurut Kepala Bidang Kominfo Partai Gerindra, Ondy A. Saputra, saat ini perusahaan-perusahaan asing semakin memperluas investasi untuk produksi dan pemasaran produk ke kota-kota di luar kawasan Jabodetabek. Mereka menganggap bahwa perekonomian Indonesia sangat prospektif dan tetap menjadi pangsa pasar yang besar di kawasan Asia.

"Jika akses tersebut semakin diperluas, hal ini akan mematikan pengusaha-pengusaha lokal." ujar Ondy dalam keterangannya, Kamis (14/11).


Pemerintah berencana merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada akhir 2013. Inti dari revisi itu adalah pembukaan akses baru dan perluasan akses yang sudah ada di berbagai bidang. Pembukaan akses tersebut ditujukan untuk meningkatkan investasi. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah menyatakan bahwa kebijakan pemerintah akan senantiasa mempertimbangkan pengusaha lokal dengan memberikan sejumlah proteksi. Dan kebijakan yang lebih mengarah pada harga yang lebih terjangkau, kebijakan ini dilakukan dengan menjamin pasokan tersebut tersedia di pasar.

"Ada hal yang bertolak belakang dari kebijakan pemerintah mengenai revisi DNI, pemerintah mengatakan bahwa kebijakan ekonomi akan senantiasa mempertimbangkan pengusaha lokal, namun di sisi lain, pembukaan dan perluasan investasi asing justru akan mematikan pengusaha lokal karena mereka sulit bersaing dengan pengusaha asing yang punya modal lebih besar." terang Ondy.

Jelas dia, jika Pemerintah memang berkomitmen penuh untuk mendukung kepentingan pengusaha lokal, seharusnya Pemerintah tidak melakukan kebijakan yang merugikan mereka dengan liberalisasi ekonomi yang kebablasan. Seharusnya kebijakan yang dilakukan menguntungkan pengusaha lokal, misalnya dengan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan kredit usaha. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya