Berita

ilustrasi/net

Ruang Sidang MK Dipasang Garis Polisi

KAMIS, 14 NOVEMBER 2013 | 13:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pihak Kepolisian Polres Jakarta Pusat langsung memasang police line di sekitar ruang sidang dan lobi lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, yang diobrak-abrik beberapa pengunjung.

Pelaku  yang mengamuk itu adalah pengunjung dari sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku. "Kecuali yang berkepentingan, yang lain dilarang masuk," kata petugas polisi yang enggan disebutkan namanya di depan ruang sidang MK Jakarta, Kamis (14/11).

Seperti dikutip dari JPNN, tampak beberapa petugas kebersihan di MK membersihkan puing-puing kaca yang tercecer di depan lobi ruang sidang. Kini, beberapa pengunjung sidang lainnya di MK, diminta tidak mendekati ruang sidang tersebut.


Kericuhan dan keributan ini diawali saat majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan PHPU ini. Saat itu, beberapa pengunjung mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. "MK maling," kata salah satu pengunjung berteriak.

Mereka melempari majelis hakim dengan mikrofon. Beruntung tidak terkena para hakim. Akan tetapi sontak lemparan itu membuat majelis hakim kabur dari ruang sidang ke ruang tunggu hakim.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas di ruang sidang dan lobi lantai 2 dirusak. Seperti kursi, televisi, mikrofon, speaker, dan pintu. Dari peristiwa ini lima orang ditangkap pihak kepolisian karena diduga sebagai provokator.

"Mereka tadi sudah marah semua, jumlahnya saya tidak tahu lagi karena jumlah polisi yang datang saja tidak bisa atasi tadi," kata salah satu saksi peristiwa itu, Arsi di depan lobi.

Kini kursi-kursi untuk pengunjung yang tadinya berbaris rapi di lobi ruang sidang sudah diangkut dan diduduki oleh belasan personil polisi, untuk berjaga-jaga. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya