Berita

muchtar pakpahan/net

Politik

Muchtar: Buruh Harus Sadar Akar Masalahnya SBY yang Mesti Dijatuhkan

KAMIS, 14 NOVEMBER 2013 | 11:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kaum buruh nasional seharusnya bukan hanya menuntut subsidi pemerintah terhadap rakyat untuk infrastruktur perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Buruh juga tak cukup mengarahkan tuntutan ke pejabat setingkat gubernur.

"Dalam pemenuhan hak-hak buruh, ada batas-batas yang tidak mungkin dipenuhi level gubernur. Maka tekanan harus diarahkan ke Presiden, yaitu langsung menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegas tokoh buruh, Muchtar Pakpahan, dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/11).

Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ini mengatakan, SBY membiarkan pungutan liar (pungli) di semua bidang hingga mengakibatkan rasio pungli terhadap biaya produksi antara 19 sampai 24 persen. Kalau pungli bisa ditekan menjadi setengahnya saja, dan keseluruhan penghematan diberikan kepada buruh, maka gaji buruh akan naik sebesar 9,5 persen sampai 12 persen dari biaya produksi.


Dalam isu transportasi, lanjut Muchtar, kebijakan SBY yang paling mengkhianati rakyat adalah pembebasan mobil murah yang disebut sebagai low cost green car (LCGC). Sebutan green car pun tak cocok karena mobil tersebut masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Ketika pemerintah berteriak mengurangi subsisi BBM, di sisi lain mereka malah memberi kesempatan pemborosan BBM. Bahkan, memberi fasilitas bebas bea impor untuk LCGC, di sisi lain angkutan umum tak mendapat fasilitas itu.

Ditekankannya, buruh jangan hanya bicara soal angka upah, karena pada titik tertentu akan tidak nyambung dengan realitas akibat inflasi naik tinggi dan harga-harga selalu meroket. Apabila rakyat sudah memperoleh jaminan infrastruktur, beban akan berkurang. Jika ditambah dengan peran Bulog yang efektif menyangga harga pangan, maka porsi tabungan buruh akan meningkat.

"Saya mengimbau buruh mendalami bahwa akar masalah upah adalah pemerintah pusat, bukan level gubernur, apalagi bupati. Mari bicara pokok masalah. Mari kita jatuhkan SBY," tandas Muchtar. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya