Berita

FOTO:NET

Bisnis

Revolusi Sektor Perpajakan Makin Dirasa Perlu!

RABU, 13 NOVEMBER 2013 | 13:51 WIB | LAPORAN:

Sebagai salah satu lembaga negara yang rawan korupsi, Dirjen Pajak harus selalu diawasi dan kritisi kinerjanya.

Demikian dikemukakan Ketua Fraksi PKB DPR, Marwan Jafar dalam seminar bertajuk "Komitmen Membangun Pajak Menuju Indonesia yang Lebih Baik" di Syahida Inn, Jakarta, Rabu (13/11).

"Kalau kita cek ke Dirjen Pajak, baru eselon empat saja sudah punya properti di Dubai, di Amerika Serikat, di Singapur, gimana yang eselon tiga? dua? satu?," kritiknya.


Menurutnya, penting dilakukan revolusi di tubuh Dirjen Pajak untuk memotong penyelewengan pajak yang kerap terjadi. Apalagi mengingat sistem dan budaya bangsa ini dalam mengatasi kebocoran di bidang perpajakan belum membaik.

"Kita butuh revolusi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Ya walaupun saya termasuk koalisi di pemerintahan tapi saya juga melihat reformasi birokrasi kita seperti apa. Masih buruk. Kita lihat ini bersama-sama," tandasnya.[wid]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya