Berita

Pengelola TMR Diperintah Lebih Utamakan Fungsi Konservasi

SELASA, 12 NOVEMBER 2013 | 17:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menugaskan pengelola mengedepankan fungsi utama TMR sebagai lembaga konservasi. Fungsi lainnya seperti pendidikan dan rekreasi harus dilakukan dengan memberi perhatian utama pada tercapainya aspek konservasi.

"Untuk kepentingan konservasi satwa, maka kesejahteraan satwa adalah sebuah keharusan," ujar Ketua Dewan Pengawas TMR, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan hasil dialog publik yang digelar Dewan Pengasas TMR sebagaimana langkah menindaklanjuti tugas dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (12/11).

Dialog publik, kata Hasyim, telah mempertimbangkan kesejahteraan satwa dalam kesepakatanya. Hal-hal yang akan menjadi perhatian tersebut adalah menyangkut pakan satwa, pengaturan libur bagi satwa, mengendalikan polutan suara agar tidak mengganggu satwa.


"Dalam semangat itu, Dewan Pengawas menugaskan pengelola TMR untuk memproses pelaksanaan kesepakatan dialog publik mulai dengan menentukan hari libur bagi satwa setiap hari Senin di setiap minggunya," ujar Hashim.

Selain memberi hari libur bagi satwa, kesepakatan lainnya yaitu meningkatkan kualitas dan kwantitas dokter hewan dan perawat satwa, strategi manajemen perawatan dan kesehatan satwa, dan membuat habitat sehat untuk satwa. Secara bertahap semua akan dilakukan sehingga satwa di TMR lebih sejahtera dan berada di habitat yang sehat.

"Ada berbagai aturan birokratif dan prosedur yang harus dipenuhi tapi untuk sebuah hasil maksimal dan dalam waktu yang singkat. Jadi kita pun perlu inovatif membuat terobosan yang bijak," ujarnya lagi.
 
Selain alasan tersebut, masalah kesejahteraan satwa perlu diperhatikan karena itu merupakan persyaratan bagi pengelolaan taman margasatwa yang telah diterima secara internasional.

"Apabila TMR ingin dikembangkan menjadi sebuah taman margasatwa yang bertaraf internasional, tak ada pilihan lain tahap demi tahap harus berusaha memenuhi persyaratan yang diakui secara internasional," demikian Hasyim.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya