Berita

ilustrasi/net

BMF: Waspadai Informasi yang Mengandung Kebencian!

MINGGU, 10 NOVEMBER 2013 | 17:28 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menghadapi pemilihan umum tahun depan, pengelola ruang redaksi media massa diharuskan untuk lebih berhati-hati menghadapi segala manuver yang menggunakan media sebagai alat menyebarkan kebohongan, kebencian dan informasi yang dirancang untuk menghasut perselisihan di masyarakat.

Begitu antara lain isi deklarasi Bali Media Forum (BMF) ke-5 yang digelar di Nusa Dua, Bali antara tanggal 6 hingga 8 Novembr lalu. Sebanyak 70 peserta yang berasal dari 24 negara menghadiri kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pers bekerjasama dengan Thomson Foundation, Institute for Peace and Democracy (IPD), dan Ethical Journalism Network (EJN).

Seperti sebelumnya, BMF merupakan bagian dari kegiatan Bali Democracy Forum (BDF) yang digelar di tempat yang sama. BMF ke-5 ini mengambil tema yang sangat spesifik, yakni Ethics, Journalism and Democracy: Taking the Hate out of Media and Politics.


Di dalam deklarasi itu juga disebutkan bahwa perusahaan media dan pemimpin redaksi harus menyusun pedoman peliputan dan memastikan para wartawannya terlatih serta menyadari kewajiban etis mereka dalam peliputan pemilu.

Media massa juga didorong untuk memiliki sistem internal guna menghindari konflik kepentingan, untuk mempromosikan transparansi dan independensi editorial serta untuk melindungi dari gangguan yang tidak semestinya terhadap ruang redaksi oleh pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.

Pada bagian lain deklarasi ditegaskan, media harus terus-menerus memperbarui cakupan pemberitaan dan memastikan liputan yang berimbang. Media harus memastikan semua kandidat serta partai besar dan partai kecil diperlakukan dengan pertimbangan yang sama. Pendapat kelompok minoritas dan kelompok marjinal yang rentan juga harus didengar.

Deklarasi yang disepakati oleh seluruh peserta BMF itu pun mendorong agar organisasi media dan wartawan bekerja sama melakukan berbagai langkah terkait peliputan pemilu.

Pemerintah dan partai politik juga diminta untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kepada jurnalis yang meliput pemilu, serta di saat yang sama menghindari upaya memanipulasi media dengan cara yang korup dan menghapus segala bentuk pernyataan politik yang menghasut kebencian atau kekerasan. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya