Berita

Surya Paloh/net

Politik

Surya Paloh Dukung Penghapusan Uang Pensiun DPR dengan Catatan

MINGGU, 10 NOVEMBER 2013 | 10:13 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Usulan agar dana pensiun bagi anggota DPR ditiadakan makin kuat terdengar. Kemarin, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, kembali menyerukan hal tersebut demi penghematan anggaran negara dan rasa keadilan rakyat.

Seruan yang sama juga diutarakan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh kemarin di Probolinggo, Jawa Timur. Ia tegas meminta peniadaan dana pensiun bagi anggota DPR RI. Meski begitu, Surya mengusulkan agar insentif anggota DPR yang masih menjabat dinaikkan.

Hal tersebut disampaikan Surya Paloh usai pelantikan pengurus DPC dan Ranting se-Jatim II yang meliputi Kabupaten dan Kota Probolinggo, dan Pasuruan di Lapangan Kedungdalem Triwu, Kabupaten Probolinggo, kemarin.


"Saya setuju agar dana pensiun anggota DPR ditiadakan. Tetapi penghapusan pensiun anggota DPR harus diimbangi dengan insentif yang lebih tinggi saat masa tugasnya agar kinerja mereka lebih baik lagi," kata Surya.

Insentif yang dimaksud Surya itu antara lain, gaji, tunjangan, kehadiran, serta perjalanan dinas. Dengan hal ini dia berharap anggota DPR bisa maksimal bertugas saat menjabat, dan tidak menjadi beban negara setelah tidak menjabat lagi.

Sementara di hadapan ribuan kadernya, Surya menilai keberadaan partai politik masih sangat dibutuhkan agar demokrasi di negara ini tetap berlangsung. Sikap pesimistis masyarakat terhadap keberadaan parpol memicu Nasdem untuk mengembalikan kepercayaan terhadap parpol.

Tetapi Surya membenarkan bahwa selama ini parpol belum menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat. Surya mengakui, ini perjuangan yang berat dan tidak mudah. Namun dia yakin itu bisa dicapai dengan kejujuran dan militansi. [rus]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya