Tata niaga gas saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama untuk kebutuhan dalam negeri. Keamanan pasokan kebutuhan domestik, daya jangkau konsumen, serta pertumbuhan ekonomi nasional harus mendapat kawalan pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi Harsandono Matori, kepentingan nasional harus jadi prioritas. Karena itu, saatnya semua pihak mendorong untuk membangun infrastruktur energi khususnya di bidang gas bumi, sehingga gas tidak akan diekspor lagi ke luar.
"Itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional," ujar Fahmi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (9/11).
Dalam sebuah diskusi “Transparansi Pengelolaan Gas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat" Kamis lalu (7/11), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah harus mampu mengatur tata niaga gas bumi agar memberikan keuntungan maksimal kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghentikan berbagai upaya liberalisasi di sektor gas bumi yang mengancam ketahanan energi nasional.
Kebijakan pemerintah yang terlalu liberal kata Kiai Said bakal mempersulit memenuhi kebutuhan energi yang efisien dan memberikan daya saing tinggi bagi perekonomian bangsa.
Untuk kepentingan tersebut, PBNU akan selalu siap mendukung seluruh upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Di sisi lain pemerintah juga harus memperkuat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, impor Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin membebani pemerintah.
[ald]
